Ini Pesan KNPI Papua dan Kelompok Cipayung Jelang Pemilhan Gubernur Papua
pada tanggal
Tuesday, 3 September 2024
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menjelang Pemilihan Gubernur Papua yang akan berlangsung pada November 2024, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua dan Kelompok Cipayung menyampaikan beberapa pesan dalam menjaga kesatuan dan persatuan serta keamanan.
Diantaranya, penolakan terhadap politik identitas yang dikhawatirkan dapat mengganggu persatuan di Tanah Papua. Dalam konferensi pers yang diadakan di Abepura, Kota Jayapura, mereka sepakat bahwa isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) harus dihindari dalam kontestasi politik.
Ketua KNPI Papua, Benyamin Gurik menekankan penggunaan isu keagamaan dan kedaerahan dalam Pilgub bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial di Papua.
“Setiap orang asli Papua, dari Merauke hingga Sorong, berhak atas jabatan politik apapun di atas Tanah Papua. Kami menolak keras penggunaan isu-isu kedaerahan atau keagamaan untuk memecah belah persatuan kita,” tegas Benyamin.
Senada dengan itu, Ketua KNPI Sarmi, Billy F Kreew sekaligus tokoh adat dari Tabi – Saireri mengatakan pentingnya persatuan di tengah keberagaman Papua.
“Kami tidak boleh membiarkan perbedaan suku, agama, dan ras menjadi pemecah belah. Papua harus tetap satu meskipun telah terjadi pemekaran. Pemuda Papua adalah generasi emas yang harus bersatu untuk membangun masa depan Papua,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua PMII Papua, Mahfudz memberikan perspektif mengenai bahaya politik identitas dalam jangka panjang.
“Politik identitas sangat membahayakan keberlangsungan kedamaian di Tanah Papua. Jika isu ini terus dimainkan, akan sangat merugikan masyarakat. Kami mengajak semua kandidat gubernur, bupati, dan wali kota untuk tidak menggunakan isu SARA demi kepentingan politik mereka,” himbaunya.
Ketua GMKI Cabang Jayapura, Laliles Kabak menyebutkan pentingnya pendidikan politik moral, khususnya peran tokoh agama dalam menjaga kedamaian selama Pemilihan Gubernur (Pilgub).
“Kami berharap tokoh-tokoh agama di Papua bisa memberikan pendidikan politik moral kepada umatnya. Ini penting agar masyarakat dapat memilih pemimpin dengan bijaksana dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah,” kata Kabak.
Di sisi lain, Ketua Umum Badko HMI Papua dan Papua Barat Charly Lagefa menekankan pemilu harus menjadi pesta demokrasi yang disambut dengan kegembiraan dan kedamaian.
“Kami berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Mari kita sambut pemilu ini dengan suka cita dan kedamaian,” tuturnya.
Konferensi pers ini juga menggarisbawahi peran pemuda sebagai penjaga kedamaian dan persatuan di Tanah Papua. Para pemimpin organisasi kepemudaan ini sepakat bahwa siapapun yang terpilih sebagai gubernur, bupati, atau wali kota, haruslah seseorang yang memiliki rekam jejak yang baik dan dapat memimpin Papua ke arah yang lebih baik.
Dalam pernyataan tersebut, KNPI Papua dan Kelompok Cipayung menegaskan komitmen untuk menjaga kedamaian dan persatuan di Papua selama Pilgub 2024, serta menolak segala bentuk politik identitas yang dapat merusak harmoni di Tanah Papua.
Mereka pun mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana.
“Kami berharap masyarakat Papua memilih pemimpin berdasarkan hati nurani dan rekam jejak, bukan karena tekanan atau provokasi dari isu SARA. Ini adalah kesempatan kita untuk membangun Papua yang lebih damai dan sejahtera,” harap Gurik. (Laura Sobuber)