Septinus Lobat Sebut Penurunan Stunting di Kota Sorong jadi 18 Persen

SORONG, LELEMUKU.COM - Kasus stunting di Kota Sorong mengalami penurunan dari 623 kasus atau 27,2% pada tahun 2022, menjadi 504 kasus atau 18%, setelah dilakukannya intervensi oleh Pemerintah Kota Sorong sejak 1 Januari hingga Agustus 2023. 

“Dari data itu, kami melakukan intervensi melalui OPD teknis dan mengalami penurunan,” kata Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA pada sambutan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy yang diwakili Deputi I Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial,  Nunung Nuryartono, dan Deputi II Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Sorni Paskah Daeli, di Halaman Kantor Lurah Malabutor, Distrik Manoi, Sabtu (25/11/2023) pagi.

Dirincinya, jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 318 keluarga, dengan jumlah 10 puskesmas yang tersebar di 10 distrik di Wilayah Kota Sorong. Untuk posyandu sebanyak 107 unit, dengan jumlah  kader posyandu yaitu 495 kader.

“Lokus stunting tahun 2023 sebanyak 6 lokus. Kami juga menyiapkan Rumah Pemulihan Gizi atau RPG. Jadi ada dua unit yang baru saya resmikan, ditambah satu unit lagi di Kampung Baru, Distrik Sorong Barat yang telah diresmikan sebelum ada saya,” urai Pj. Wali Kota.

Guna menanggulangi kemiskinan ektrim, lanjutnya, Pemerintah Kota Sorong  terus melakukan pembagian sembako bagi warga Kota Sorong, termasuk keluarga stunting, dengan harapan penurunan stunting dapat dipercepat hingga tahun 2024.

Sementara itu, Deputi I memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Sorong, dan akan menyampaikan laporan khusus kepada Menko PMK, yang akan diteruskan kepada Presiden RI. Alasannya, di setiap kunjungan Menko PMK, dirinya selalu ingin melihat inovasi-inovasi yang dilakukan daerah untuk mencapai target nasional.

Diakui Deputi I, kedatangannya bersama tim untuk melihat secara langsung perkembangan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong, dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

“Penurunan angka stunting sampai tahun 2023 di Kota Sorong sudah 18%, sehingga untuk mencapai target menjadi 14% di tahun 2024, saya kira relatif menjadi lebih mudah, karena tinggal 4% lagi. Mudah-mudahan bisa dibawah 14% di akhir tahun depan, terlebih dengan adanya inovasi rumah pemulihan gizi. Ini adalah hal yang luar biasa,” aku Deputi I.

Sambungnya, hal yang lebih luar biasa lagi adalah, bertambahnya dua RPG di Kota Sorong. Harapan ke depan, selain puskesmas, tiap Distrik di Kota Sorong memiliki RPG masing-masing, karena RPG merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya untuk penurunan angka stunting.

“Laporan yang kami terima, kegiatan rutin yang dilakukan dalam satu minggu di RPG sini yaitu tiga kali, yang mana ibu-ibu yang sedang mengandung juga anak-anak balita diberikan pelayanan khusus yang berkaitan dengan kekurangan gizi, dan deteksi dini dari ibu yang sedang hamil untuk mencegah stunting agar dapat teratasi,” kata Deputi I.

Dijelaskannya, penurunan angka stunting seiring dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem, sehingga keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, angka prevalensi stuntingnya juga tinggi. Oleh karena itu, penanganan stunting harus beriringan dengan penanganan kemiskinan ekstrem.

Dicontohkan Deputi I, hal yang paling sederhana adalah kebutuhan sanitasi dan air bersih, karena kedua hal tersebut berhubungan erat dengan gizi dan stunting. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar forum 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (CSR)  dapat juga menyasar upaya-upaya untuk memperbaiki sanitasi yang ada di 10 Distrik di Wilayah Kota Sorong.

“Selain dari bantuan sosial, kami berharap adanya upaya penanganan kemiskinan ekstrem, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Mudah-mudahan dari setiap aktivitas kegiatan-kegiatan produktif, berpegang pada satu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” ujarnya.

Lanjut Deputi I diakhir sambutan lisan, jika data acuan yang digunakan adalah 𝑏𝑦 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑏𝑦 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, maka kemiskinan ekstrem dapat turun menjadi 0% pada tahun depan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat perlu kerja keras membantu daerah, agar angka kemiskinan ekstrem dapat tercapai, yaitu 0%.

Usai itu, Deputi I dan Deputi II yang didampingi Pj. Wali Kota, Plh. Sekda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sorong, dan Pj. Ketua TP. PKK Kota Sorong, menyerahkan 100 paket bantuan sosial, yang diberikan secara simbolis kepada 10 perwakilan keluarga yang anaknya mengalami kekurangan gizi.

Selanjutnya, meninjau langsung RPG Malabutor yang berada satu lokasi dengan Kantor Lurah tersebut. Pada kesempatan itu, Deputi I diberi keterangan terkait pelayanan di RPG Malabutor oleh Pj. Ketua TP. PKK Kota Sorong, Jemima Elisabet Lobat, SKM., MAP. (DsikominfoSorong)