Sodjuangon Situmorang Sebut Rencana Pembangunan Papua Diprioritaskan Kemiskinkan Pada Pengentasan

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Sodjuangon Situmorang menegaskan, rencana pembangunan kedepan di Provinsi Papua, akan diprioritaskan pada program kerja pengentasan kemiskinan melalui pola pengelolaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, yang diantaranya dengan cara membangun pertanian berskala kecil guna meningkatkan pendapatan masyarakat, perkuatan modal usaha yang didukung dengan bimbingan dan penyuluhan yang terarah serta pembukaan isolasi wilayah yang memacu pertumbuhan perekonomian daerah.

Gubernur yakin, melalui program konkrit yang berpihak kepada masayarakat ini, maka masalah pengagguran, kekurangan gizi dan ketertinggalan maupun kemiskinan, dapat diatasi dan masyarakat dapat disejahterakan. Demikian dikatakannya kepada wartawan, usai memberikan pengarahan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Papua Tahun 2006, Rabu (12/7/2006) sore, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Kepada wartawan dijelaskan, permasalahan pokok pada bidang pembangunan di Papua, adalah bagaimana upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, yang hingga saat ini, tercatat masih sekitar 38 persen penduduk Papua diwilayah pedalaman dan pegunungan masuk pada kategori miskin, yang diantaranya diakibatkan oleh kurangnya SDM, serta terisolasi wilayah.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam paparan program kerja pembangunan Papua di depan Sidang Kabinet bulan Mei 2006 lalu, dikemukakan bahwa permasalah pokok dibidang pembangunan adalah bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan di Papua. Sehingga berdasarkan paparan itu, Presiden Susilo Bambang Yhudoyono merespon, untuk segera mengeluarkan Instruksi Presidenb (Inppres) percepatan pembangunan di Papua, dalam kerangka Otsus yang merupakan pembaharuan komitmen pembangunan, namun bukan merupakan kebijakan baru.

Dalam artian bahwa upaya pembangunan di Papua, tidak perlu menunggu hingga 20 tahun berjalan, tapi harus dipercepat pembangunannya, dan berpihak kepada masayarakat kecil. “Jadi, melalui paparan saya didepan sidang kabinet pada waktu itu, langsung direspon Presiden SBY, bahwa akan dikeluarkan Instruksi Presiden (Inppres) untuk percepatan pembangunan di Papua, dalam kerangka Otsus. Jadi semacam ada pembaharuan komitmen namun bukan merupakan kebijakan baru. tapi ini memperbaharui komitmen kita untuk mempercepat pembangunan. Artinya, tidak usah menunggu 20 tahun baru Papua dibangun, tapi alangkah baiknya dipercepat lagi,” akunya.

Ditanya apakah plafon RAPBD 2007 akan mengalami peningkatan, “ucap Situmorang, “Ya, pasti lebih besar dari tahun ini. Sekarang saja 4 Trilyun, saya estimasi bisa lebih besar dari nilai APBD tahun ini. Namun, saya belum bisa menyebut berapa angkanya tapi itu pasti naik, dan yang penting pemanfaatan dan pengelolaan dana ini harus dimanfaatkanm oleh rakyat,” tuturnya. (DiskominfoPapua)