KPK RI Lakukan Pencegahan Korupsi di Keerom

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua pada Jumat, 12 Mei 2023.
Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria mengatakan akselerasi pencegahan korupsi wilayah Keerom sebagai ikhtiar perbaikan tata kelola pemerintah dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan, memperbaiki layanan publik, dan mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kemakmuran rakyat.

"Butuh komitmen kuat untuk melakukan akselerasi, menggenjot hasil survei Penilaian Integritas (SPI) dan kemandiriab fiskal," kata dia.


Wakil Bupati (Wabup) Keerom, Waghfir Kosasih menegaskan penguatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Keerom dalam mewujudkan Visi  'Keerom Bangkit yang Inovatif, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan dengan Misi 'Pembangunan Keerom yaitu tata kelola pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi yang responsif serta inovatif.

Ia menjelaskan sejak tahun 2016 melalui pendampingan KPK, upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perijinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelola pendapatan serta manajemen aset terus dilakukan dimana provinsi papua merupakan 6 provinsi yang menjadi prioritas KPK.

"Ini kegiatan yang sangat penting sebagai wujud dan komitmen untuk melaksanakan upaya-upaya program pemberantasan korupsi terintegrasi," kata dia.

Ia pun berharap pelaksanaan rakor mampu memperkuat dan mempercepat implementasi program pencegahan korupsi secara terstruktur, terpola dan terencana dengan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi  birokrasi yang responsif serta inovatif.

"Kita semua harus memiliki komitmen kuat mencegah dan berantas korupsi yang menjadi tanggungjawab kita bersama," harap dia.

Capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) di Kabupaten Keerom tertinggi kedua 61 persen dari Kabupaten Jayapura 69 persen dilihat dari total capaian nasional 76 persen dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali 99 persen tertinggi.

Sementara Pemerintah Keerom secara nasional masuk dalam peringkat 445 dari 542 capaian tata kelola 8 area MCP Tahun 2022.

Nilai MCP wilayah Keerom pada 8 area strategis, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD 25 persen, PBJ 47 persen, perijinan 67 persen, pengawasan APIP 78 persen, optimalisasi pajak daerah 96 persen, manajemen ASN 67 persen, dan tata kelolaa keuangan 80 persen.

Selanjutnya, usai rakor Tim KPK bersama rombongam didamping Bagian Aset Daerah, Inspektorat, Keuangan, Bappeda Keerom mengunjungi lokasi beberapa pembangunan proyek mangkrak dan aset kendaraan daerah yang digunakan bukan untuk operasional perkantoran. (Laura Sobuber)