Tingkat Inflasi Papua Urutan ke-6 Tertinggi di Indonesia

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Asisten II Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengungkapkan tingkat inflasi Papua berada urutan keenam tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia.

“Kita harus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa inflasi di Papua dikendalikan,” ungkap dia kepada awak media usai rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Papua, Kota Jayapura pada Selasa, 4 Oktober 2022.  

Dalam pertemuan tersebut, TPID sepakat untuk memastikan empat hal utama, diantaranya memastikan stok atau pasokan tersedia dan tetap terjamin, harga harus dikendalikan, jangan sampai ada hambatan dalam distribusi, dan tingkatkan komunikasi kepada masyarakat guna melawan infomasi bohong atau hoax.

“3 daerah dijadikan sebagai sasaran mengukur inflasi, yaitu Kota Jayapura, Merauke dan Mimika. Kontribusi utama adalah BBM, transportasi dan 10 sektor komoditas peningkatan, seperti bawang merah, minyak goreng, cabai, beras, dan LPG,” kata Musa’ad.

Kepala Perwakilan BI Papua, Juli Budi Winantya menyatakan tingginya inflasi Papua diakibatkan secara umum bahan pangan masih didatangkan dari luar Papua, sehingga solusi kerjasama antar daerah harus terus ditingkatkan.

Mengantisipasi harga pangan terjangkau, BI Papua bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mengidentifikasi potensi peningkatan produktivitas pertanian di Papua dengan program gerakan penanaman cabei dan bawang merah dengan tujuan menekan gejolak harga pangan dan memaksimal kenaikan sekitar 5 persen.  

“Penurunan inflasi pelan-pelan, supaya optimal buat produsen, distributor dan konsumen. Tetapi targetnya memang secara umum, mudah-mudahan bisa dicapa akhitr tahun, kenaikannya rata-rata untuk komuditas yang bobotnya besar ada di kisaran 5 persen,” sebut dia.

Executive General Manager (GM) PT. Pertamina Regional Papua dan Maluku, I Ketut Permadi Aryakumara mengimbau masyarakat Papua agar tidak panik dan kuatir dengan kondsi inflasi tersebut.

Menurutnya setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah sudah menambahkan kuota BBM subsidi untuk wilayah Papua.  

“Solar kita baru ada realisasi 72 persen, pertalite 73 persen dari kuota Provinsi Papua. Kalau kami proyeksikan sampai dengan akhir tahun ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan di Papua,” ungkapnya.

Sementara, kuota BBM Non Subsidi pihaknya mengikuti pergerakan harga pasar dimana per Oktober 2022 ada penurunan harga pertamax dari Rp14.850 menjadi Rp14.200 per liter serta harga produk dexlite terdapat kenaikan dari Rp17.450 menjadi Rp18.000 per liter.

“Tetapi tentu kami evaluasi terus harganya mengikuti perkembangan harga minyak dunia,” ujar Permadi. (Laura Sobuber)