Pemprov Papua Bahas Laporan Akhir Penelitian Kesehatan Tahun 2022
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) Papua melalui Badan Perencanaan Daerah (Bapenda) menggelar pembahasan laporan akhir kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan tahun anggaran 2022.
“Program nasional bicara soal stunting atau kemiskinan, tugas ini sudah didelegasikan ke masing masing provinsi,” ujar Sekretaris Bapeda Papua, Adolof Kambuaya pada Kamis, 15 September 2022.
Ia mengatakan mengatasi stunting harus dilakukan melalui perencanaan oleh daerah masing masing dengan strategi penanggulangan dalam proses pelatihan.
Menurutnya angka kemiskinan atau angka Index Pembangunan Manusia (IPM) di Papua tidak perna naik dan masi tetap di urutan 34 dari 34 provinsi di Indonesia.
“Sementara birokrasi di Provinsi Papua tidak memanfaatkan hasil kajian dari lemabaga pengkajian Papua. Inovasi itu jangan bicarakan jauh dan stunting berbicara dari beberapa sektor yang di buat daftar untuk di bagikan ke OPD yang hadir,” kata Kambuaya.
Kasubid Pemerintahan Sosial Budaya Litbang Bappeda Titus Bungapon mengatakan berkaitan dengan Penelitihan dan pengembangan kesehatan, khususnya stunting adalah mengikat. Karena terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2021, yaitu bagaimana menurunkan angka stunting secara nasional sekitar 15 persen.
Ia menyebutkan kegiatan itu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penurunan angka stunting, seperti Dinas PU bertugas membuat sanitasi, bidang perikanan dan pertanian bagaimana meningkatkan gizi di masyarakat tentang pengelolaan pekarangan halaman rumah untuk mengingkatkan gizi dan dinas bisa mengajak masyarakat membudi daya ikan untuk konsumsi masyarakat.
“Tujuan kegiatan adalah mengidentifikasi faktor determinan yang terjadi di masyarakat terkait perbaikan status gizi dan mengetahui perilaku positif hidup sehat yang berpengaruh terhadap penurunan angka stunting, menyusun stratgi dan pencegahan penaggulangannya di Indonesia,”sebut Bungapon.
Ia menambahkan berdasarkan Peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021, yaitu percepatan penurunan kecepatan Suanting dan menjadi kewajiban bagj setiap pemerintah daerah di provinsi bersama sama berkolaborasi saling mendukung dengan SKPD untuk memerangi penurunan stunting.
Seminar akhir penelitihan dan pengembangan kesehatan itu sebenarnya mengindaklanjuti seminar pendahuluan yang dilaksanakan, dimana masukan saran dan pendapat ditampung menjadi satu buku. Sehingga menjadi rekomendasi kepada masing-masing OPD.
“Mengingat dinas kesehatan tidak bisa jalan sendiri, namun membutuhkan sinergitas dari OPD dan Organisasi non pemerintahan lainnya. Seperi NGO dan LSM lainya untuk penurunan angka stanting di Provinsi Papua,” lanjut Bungapon.
Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Ir. Iman Djuniawal menyatakan sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Papua. Banyak kegiatan ditempu dalam rangka menurunkan angka stunting, dimana ada beberpa program dari dinas tersebut melalui memasyarakatkan masyarakat memakan ikan dan pemberian makanan tambahan bagi anak Pandidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).
Selain itu, dinas tersebut juga bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Papua menggelar lomba masakan ikan dan lomba cipta menu serba ikan yang iikuti peserta dibawah usia 25 tahun.
“Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan hari ikan nasional pada 21 November 2022. Ini menjadi pekerjaan rumah kita, upayakan bagaimana memasyarakatkan masyarakat memakan ikan, terutama masyarakat di pedalaman,” ungkap Iman. (Laura Sobuber)