Yan Mandenas Minta Romanus Mbaraka Klarifikasi Pernyataan Beri Biaya untuk DOB

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas membantah pernyataan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka yang mengklaim telah memberikan sejumlah uang dengan nilai besar kepada dirinya dan beberapa anggota DPR RI dalam video berdurasi 2 menit 29 detik yang beredar luas di media sosial.

“Apa yang dikatakan Bupati Merauke, sama sekali tidak benar. Karena tidak pernah kami menerima apapun dari beliau. Kami ini berjuang untuk kepentingan Papua bukan kepentingan Pribadi, kelompok atau golongan tertentu," jelas Mandenas dalam rilis pers pada Kamis (14/07/2022).

Dalam video itu, Romanus Mbaraka menyebut telah memberikan sejumlah biaya kepada dirinya dan anggota DPR lainnya, Komarudin Watubun guna meloloskan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Yan Mandenas menegaskan, Romanus Mbaraka mesti memberikan penjelasannya kepada publik terhadap pernyataan dalam videonya yang beredar di media sosial.

"Saya sudah meminta beliau via telpon seluler, untuk mengklarifikasi pernyataannya, agar tidak menjadi polemik di masyarakat," ungkap dia.

Mandenas mengaku selama menjadi Wakil Ketua Tim Pansus RUU Otsus Papua, ia sama sekali tidak menerima atau meminta biaya kepada siapapun termasuk dalam upaya menampung aspirasi masyarakat demi merevisi RUU Otsus Papua dan RUU pembentukan DOB Menjadi UU.

“Apa yang kami lakukan di DPR Semua jelas terlihat. Kami siang malam membahas revisi Undang-Undang Otsus dan DOB Provinsi di Papua, untuk kepentingan rakyat. Apa yang disampaikan Bupati Merauke itu tidak benar,” ucapnya.

Katanya, video Bupati Merauke, Romanus Mbaraka itu, juga sudah dilaporkannya ke Pimpinan Partai Gerinda. Partai Gerindra sudah memerintahkannya untuk meminta klarifikasi atas tudingan tersebut.

“Saya langsung laporkan ke pimpinan partai dan sudah ditugaskan untuk meminta klarifikasi pernyataan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka secepatnya,” tutup dia.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam pidato saat Pawai Bersama Ucapan Syukur Penetapan DOB Provinsi Papua Selatan mengaku telah mengeluarkan uang dengan "bayaran yang mahal" kepada anggota DPR RI untuk merubah pasal dalam UU Otsus agar kewenangan memekarkan Papua dikembalikan ke pemerintah Pusat. 

Romanus juga mengatakan bahwa jika ia menyebutkan angka dari biaya bayaran tersebut, pasti akan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Albert Batlayeri)