Inilah Isi Pidato Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Saaat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Bob Loughman, Perdana Menteri Republik Vanuatu  saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 di seluruh dunia memperdalam perpecahan masyarakat, meningkatkan ketegangan geopolitik, mengubah hubungan perdagangan, dan mengancam perdamaian.

“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah tantangan global yang kompleks ini bertambah pada saat lingkungan multilateral kita berada di bawah tekanan paling parah hingga saat ini,” katanya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa katanya harus diperkuat, bukan dilemahkan, dengan mengibaratkan organisasi tersebut sebagai sebuah kapal besar dengan masing-masing Negara yang menempati kabin individu.

"Sebagai sebuah pulau kecil di negara berkembang di Pasifik, Vanuatu tahu dari pengalaman bahwa bekerja bersama selalu membuat semua orang menjadi lebih baik," kata dia.

Meskipun belum ada kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, Vanuatu katanya, menghadapi biaya ekonomi dan sosial yang serius. ini diperburuk dengan badai topan tropis yang melanda pada bulan April 2020 lalu.

"Ancaman bencana di masa depan dan peristiwa cuaca ekstrem yang dipicu dan diperburuk oleh perubahan iklim selalu membayangi," kata dia.

“Meski begitu, pengalaman kami meyakinkan kami bahwa dengan bekerja sama, kami bisa dan akan pulih, kami akan membangun kembali lebih baik dan muncul lebih kuat dan lebih tangguh,” lanjut PM Vanuatu.
Ia mengatakan, di tengah ketidakpastian dan kekacauan, 2020 adalah tahun istimewa bagi Vanuatu sebab mereka memperingati  tahun kemerdekaannya yang ke 40 pada Juli, serta menunggu pengumuman keluarnya dari status sebagai negara kurang berkembang pada Desember nanti,.

"Negara ini bangga dengan pencapaiannya, tetapi juga sadar bahwa jalannya masih panjang untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," katanya.

Dia meminta pembangunan dan mitra perdagangan bilateral, regional dan multilateral untuk memberikan dukungan penuh mereka ke depan, tetapi juga memperingatkan bahwa krisis tahun ini dan pemecahan multilateralisme yang sedang berlangsung berisiko melemahkan aspirasi pembangunan global.

“Kita harus terus maju dan tidak hanya kembali seperti semula,” ujarnya.

Selanjutnya sebagai negara berkembang dengan kepulauan kecil, kata dia, ancaman terbesar - perubahan iklim dan pengelolaan laut - adalah ancaman global yang membutuhkan solusi global.

Hal itu akan membutuhkan peran penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi dalam kemitraan yang solid dengan Negara-negara Anggota.

Menekankan bagaimana COVID-19 telah meningkatkan beban utang negara-negara yang paling tidak mampu untuk melayaninya, dia mengatakan bahwa lembaga keuangan multilateral harus memberikan pengampunan dan keringanan utang, disertai dengan paket keuangan dan hibah lunak yang disesuaikan.

Dikatakan, pendanaan iklim harus ditingkatkan untuk memastikan rekapitalisasi Dana Iklim Hijau. Penting juga untuk memastikan, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa setiap negara mendapatkan akses yang tepat waktu, adil dan setara ke vaksin COVID-19.

Dia melanjutkan untuk menggarisbawahi hubungan budaya Vanuatu yang kuat dengan Pulau Umaenupne dan Umaeneag, yang dikenal secara umum sebagai Kepulauan Matthew dan Hunter, yang secara tidak sah diklaim oleh Prancis.

Dia menambahkan bahwa referendum kemerdekaan yang akan datang di Kaledonia Baru harus bebas, adil, transparan, dan di bawah pengawasan PBB.

Dia juga menyebut masalah Papua dengan mengatakan bahwa Forum Pasifik pada tahun lalu telah mengajak Indonesia agar mempersilahkan komisioner HAM PBB ke wilayah tersebut.

"Sepertinya dunia mengambil pendekatan tertentu terkait masalah HAM. Sehingga saya meminta kepada pemerintah Indonesia agar menjawab hal permintaan tersebut," pinta dia. (PBB)