Rinto Pudyantoro Apresiasi Dukungan Pemerintah Maluku untuk Keberlangsungan Kegiatan Hulu Migas

SORONG, LELEMUKU.COM - Tangguh LNG adalah objek vital nasional dan proyek Tangguh Train 3 merupakan proyek strategis nasional yang penting bagi pemenuhan energi nasional yang secara operasional diawasi dan dikendalikan SKK Migas.

Dalam situasi pandemi COVID-19, Tangguh LNG bersama para kontraktornya mengambil langkah-langkah penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lapangan. Hal ini termasuk mewajibkan pekerja yang akan masuk ke kilang Tangguh LNG untuk melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan lengkap dengan karantina terkontrol selama 14 hari.

Ambon menjadi salah satu lokasi karantina karena merupakan lokasi transit penerbangan pekerja Tangguh LNG sebelum memasuki Papua Barat. Tentunya hal tersebut atas persetujuan dan koordinasi dengan para pihak termasuk dengan SKK Migas dan pemerintah daerah Maluku.

Pekerja yang akan dikarantina di Ambon dipastikan sudah melalui tes rapid dan mendapatkan serangkaian tes kesehatan selama masa karantina. Mereka akan diantar dan dijemput menggunakan kendaraan tersendiri, tinggal di penginapan terpusat yg diperuntukkan sebagai tempat karantina terkontrol dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak dengan pihak luar selama masa karantina.

A Rinto Pudyantoro, Kepala Perwakikan SKK Migas untuk wilayah Papua dan Maluku menyampaikan, "Kami mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada Pemda Maluku, khususnya Bapak Gubernur, Bapak Sekda dan seluruh jajaran, termasuk Gugus Tugas Covid 19 Ambon atas dukungannya bagi keberlangsungan kegiatan hulu migas."

"Kegiatan Hulu Migas memang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun karena berkaitan dengan penyediaan minyak dan gas bumi nasional, dan utk menjamin pemasukan keuangan Negara," tambahnya.

Wilayah Papua dan Maluku merupakan masa depan hulu migas. Dukungan Pemda dan masyarakat sangat dibutuhkan supaya proyek hulu migas tetap beroperasi dan memberikan manfaat sebesar besar bagi masyarakat lokal secara khususnya dan secara umum bagi kepentingan nasional. (SKKMigas)