Hari ini Ditindas, Esok Merdeka

Sesulit apa pun masalah, pasti ada jalan keluar nya. Setiap masalah pasti ada solusi nya. Di suatu negara, tidak pernah menetapkan undang - Undang untuk menindas rakyat nya sendiri.

Tetapi, justru negara menciptakan UU untuk menjaga, memelihara dan mendidik rakyatnya agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas demi mencapai cita - cita masa depan kemajuan negara itu sendiri.

Kendati demikian, situasi yang menimpa terhadap Orang Asli Papua, OAP di dalam bingkai NKRI di atas tanah Papua, sangat berbeda dari cita - cita bangsa.

Yaitu, Rakyat Bangsa Papua, sedang mengalami pemusnahan dan penindasan luar biasa, baik itu secara sengaja dan tidak sengaja, secara kelihatan dan tidak kelihatan oleh penguasa.

Karena itu, harus ada jalan keluar atau solusi bagi bangsa papua dari penindasan dan pemusnahan di atas tanah mereka sendiri, agar mereka bisa hidup bebas berkarya dan berprestasi dari segala aspek, seperti bangsa merdeka lainnya di dunia.

Penindasan Berencana

Negara sengaja mensuport kaki tangannya untuk memaksa Orang Asli Papua, OAP mengakui keinginan hati mereka ( penguasa atau negara) di atas tanah papua dengan cara paksa.

Bangsa West Papua, dari sejak dianeksaikan ke dalam wilayah indonesia hingga hari ini, telah dan sedang dipaksa harus menerima, melihat, mendengar, merasakan, mengalami program proyek kekejaman dan kejahatan penguasa Indonesia terhadap bangsa Papua.

Nasib hidup Orang Asli Papua atau OAP hari ini, sebenarnya sedang terjadi pemusnahan secara serius, sehari angka kematian OAP diprediksi 2-7 orang di seluruh tanah papua. Bahkan bisa lebih dari angka perkiraan diatas.

Kematian OAP ini, disebabkan dari beragam faktor, ada yang meninggal karena sakit penyakit, penganiayaan, tabrak lari, pemukulan, penembakan, kelalaian petugas kesehatan di rumah - rumah sakit, gizi buruk dan unsur keracunan dst.

Jika, angka kematian ini terus dibiarkan terjadi maka, 10 hingga 20 tahun kedepan Pulau terbesar dan terkaya di dunia ini hanyalah akan tinggal sejarah, tanpa ada kehidupan OAP lagi, seperti Orang Aborigin, di Australia.

Sejumlah rentetan peristiwa kejahatan, penguasa terhadap OAP di atas tanah west papua hari - hari ini, terkesan benar - benar sebuah proyek penguasa yang dengan sengaja disuport, dijalankan, dilindungi, dipelihara, dipupuk oleh penguasa guna mencuri, merampok dan merampas isi daripada kekayaan sumber Daya Alam, SDA Papua untuk membangun kehidupan ekonomi pribadi elite politik bangsa penguasa tanpa melihat nilai - nilai kemanusiaan OAP.

Dimata penguasa, baik pemerintah maupun PT. Freeport Indonesia, OAP tidak senilai dengan nilai harga Emas, Perak, Nikel dan Uranium yang sejak lama PT. Freeport Indonesia mencuri di Mimika, Papua.

Hal ini, terlihat jelas bahwa di tengah - tengah pandemik Covid - 19 Freeport masih haus dan terus beroperasi, padahal karyawan nya sudah banyak yang terpapar Corona di area Kerja Freeport, di Tembagapura, Papua.

Begitulah cara si penguasa dan pemaling menunjukkan karakter keasliaanya kepada Orang Asli Papua dan dunia di tengah - tengah gejolak pandemi COVID-19.

Nilai harkat dan martabat kemanusiaan OAP, tidak penting dan lebih rendah dari nilai Sumber Daya Alam, SDA yang terkandung di dalam tanah Papua.

Sebagai peredam protes masyarakat Papua khusunya pemilik hak ulayat, suku Amungme dan Kamoro di Timika, Penguasa melalui Freeport mengucurkan dana 1 pesen.

Nilai dana 1 persen ini, tidak seimbang dengan isi yang Freeport keruk sejak lama hingga sekarang. Kendati demikian, penguasa pun masih terus kejar dan intervensi dalam mengelolah dana 1 persen tersebut di tubuh lembaga masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro atau dikenal dengan nama Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro LEMASKO, dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme LEMASA di Mimika, Papua.

Intervensi penguasa itu, juga dapat terlihat di tubuh, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro LPMAK, sekarang di tahun 2020 ini, LPMAK telah diubah nama menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau YPMAK, berkedudukan di Mimika, Papua, dengan alasan tertentu.

Kemerdekaan Solusi Alternatif
Penguasa sering mengklaim Papua adalah wilayah sah NKRI, NKRI harga mati, Refreendum sudah final dan seterusnya.
Sementara kejahatan masih tetap terpelihara dengan subur di atas tanah papua.

Ini semua karena Negara menganggap isi SDA Papua adalah DAPUR nya NKRI.
Ibarat, sebuah rumah tanpa makanan di dapur, kelaparan pasti menimpa penghuni rumah. Demikian juga, tanpa papua ekonomi indonesia pasti hancur. Karena kekayaan SDA Papua memberikan berkontribusi terbesar kepada khas Negara.

Sekalipun, Indonesia menyatakan Papua sudah wilayah sah indonesia, tetapi Segala kemungkinan bisa saja terjadi antara Bangsa West Papua dan Bangsa Indonesia.
Jadi mempertahankan Papua di dalam wilayah NKRI bukan ilmu sains atau pasti, seperti berikut ini:

1. Hukum Ilmu Sains adalah PASTI dan Mutlak tidak bisa dijawab dengan angka kira - kira yang salah dari soal. yaitu contoh : 1+1=2

Tetapi

2. Hukum Ilmu Terapan atau Sosial adalah ilmu yang dipelajari secara TIDAK pasti, jawaban nya bisa diubah sesuai keinginan hati orang atau penguasa.
yaitu contoh : 1+1 = 3.

Jadi, jika dilihat dari posisi Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia sekarang, kedua bangsa ini sedang melakukan perang menggunakan Ilmu terapan atau ilmu sosial.

Sehingga, lamban laun pun, Papua bisa menerima KEMERDEKAAN sebagai solusi atas segala bentuk kejahatan negara yang terjadi sejak Papua di manipulasikan masuk ke wilayah indonesia.

Tak selamanya bangsa papua ditindas indonesia seperti hari ini tetapi, cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, esok bangsa papua bisa menuju kemerdekaan seperti bangsa merdeka lainnya di muka bumi.

Untuk mengakhiri seluruh penderitaan rakyat Papua hari ini, kemerdekaan adalah solusi alternatif terakhir.

Sebelum menuju kemerdekaan itu, seluruh lapisan masyarakat papua harus membangun sebuah perahu namanya perahu PERSATUAN. Persatuan adalah kunci menuju KEMERDEKAAN.

Yerri Kogoya, jurnalis dan kolumnis dari Timika, Kabupaten Mimika, Papua