Imparsial Minta Kepolisian Investigasi Keterlibatan Pihak Asing pada Kerusuhan Papua

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat minggu lalu. Menurutnya sebagian kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi anarkis di wilayah tersebut memiliki hubungan dengan pihak asing, terutama organisasi di luar negeri.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Senin (02/09/2019) mengatakan Kapolri harus membuktikan pernyataannya dengan melakukan investigasi terkait dugaan keterlibatan pihak asing dalam demonstrasi dan kerusuhan berdarah di Papua dan Papua Barat. Siapa pihak asing yang dimaksudkan dan apa bukti-buktinya.

Investigasi ini lanjutnya penting untuk memastikan dugaan keterlibatan pihak asing atau tidak. Hasil investigasi ini kata Gufron harus diberitahukan ke publik agar tidak menimbulkan prasangka yang semakin memperburuk isu Papua.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Senin (02/09/2019) mendeportasi empat warga negara Australia yang ikut unjuk rasa orang asli Papua yang menuntut kemerdekaan Papua, di depan kantor Walikota Sorong, Papua, Kamis lalu (29/08/2019). Mereka adalah Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36) , Hellyer Danielle Joy (31) dan Cobbold Ruth Irene.

“Jangan sampai dugaan soal keterlibatan pihak asing itu mengabaikan dinamika persoalan Papua yang seharusnya itu diselesaikan oleh Papua, kemudian dugaan itu perlu diinvestigasi dqan dibuka secra transparan ke publik supaya tidak memunculkan prasangka terkait dengan konflik Papua,” kata Gufron kepada VOA.

Lebih lanjut Gufron mengatakan pemerintah harus melakukan langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan Papua, antara lain dengan memberikan rasa aman dan sekaligus menyelesaikan masalah akar persoalan yang ada di Papua.

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setidaknya ada empat sumber konflik di Papua yakni sejarah integrasi, status , integritas politik, kedua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Ketiga kegagalan pembangunan dan keempat marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

Selanjutnya Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan lembaganya telah bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara dan instansi lainnya untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak asing ini.

Menurutnya, pihak dari luar Indonesia tersebut memprovokasi sehingga keadaan di tanah Papua terkesan sangat mengkhawatirkan. Pihak luar tersebut, kata Iqbal, diduga memprovokasi agar masalah Papua dapat dibawa ke forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, tambahnya, mereka juga menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait kerusuhan Papua.

“Yang prioritas utama, bapak Kapolri sampaikan, kita jamin keamanan. Kerusuhan yang sudah ada jangan terjadi lagi. Bisa kita katagorikan terprovokasikan kemaren. Nah pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami,” ujar Iqbal.

Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir menilai tidak ada keterlibatan negara lain dalam kerusuhan Papua. Namun ia menduga ada keterlibatan kelompok separatis yang ada di luar negeri.

“Saya melihat tentu ada selalu link (kaitan) cuma mungkin lebih kepada kelompok-kelompok separatis yang bergerak di luar, kalau itu bayangan saya pasti ada. Kita selama ini yang sudah kita tangani, kita lakukan pendekatan yang jelas negara tidak ada” kata Fachir.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terbang Papua dan Papua Barat hari Senin (2/9) untuk memantau kondisi pasca terjadinya kerusuhan. Dia menegaskan saat ini kondisi di wilayah tersebut sudah relatif aman.

Menurut Kapolri, pihaknya telah menerjunkan kurang lebih 6.000 personel gabungan dan menyiagakan pesawat serta helikopter di Papua dan Papua Barat.

Ketegangan di Papua dan Papua Barat sempat meningkat pekan lalu. Aksi unjuk rasa pada Kamis (29/8), menimbulkan kerusakan material di berbagai tempat dari Sentani, Abepura, Kotaraja hingga Jayapura. (VOA)