Masyarakat Adat Tujuh Suku Bintuni Kecam Provokasi, Hoax dan Aksi Anarkis

BINTUNI, LELEMUKU.COM ~ Elemen, Masyarakat Adat Tujuh Suku, Bersama  Pemerintah daerah dan Aparat Keamanan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat melakukan musyawarah guna membicarakan dan mengambil langkah terkait berbagai aksi unjuk rasa di kabupaten lain di Tanah Papua.

Hadir dalam musyawarah,Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, SH, Ketua DPRD Teluk Bintuni,Buce Hermanus Maboro, SP.i ,MM, Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Andriano Ananta, S.I.K, Perwakilan LMA dan Tujuh suku, Tokoh masyarakat,Tokoh Pemuda, Tokoh wanita dan Aparat kemanan TNI-POLRI, yang di gelar pada Senin (19/08/2019), di kantor LMA Bintuni, Tahiti.

Musyawarah yang mulai pukul 14.00 WIT itu, kaya akan jejak pendapat dan mengemukakan pola pikir yang dilakukan bergantian oleh setiap elemen yang hadir, baik dari kalangan masyarakat, juga Pemerintahan dan Keamanan.

Disepakati bersama bahwa Sinergi Masyarakat Adat Tujuh suku Bintuni dan Pemerintah Kecam Provokasi,Hoax dan Aksi Anarkis, yang merugikan.

Wakil Bupati dan juga masyarakat adat tujuh suku, menghimbau agar seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, tidak terpancing akan aksi provokatif dan berpegang teguh dengan prinsip damai dan tentram.

"Sekalipun akan ada aksi longmarch dan semacamnya, harus dilakukan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dengan prinsip sama-sama menjaga keamanan dan ketentraman," Himbau Kapolres di akhir musyawarah, 17.30 WIT itu.

Hal ini tentu menjadi cerminan, akan kuatnya rasa toleransi dan prinsip hidup rukun yang dipegang masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, cerminan dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. (Baim/KadateBintuni.com)