Kemenkes Sewa Pesawat Dan Kapal Laut Tuntaskan Cakupan PIN Polio di Papua
pada tanggal
Monday, 19 August 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Kesehatan RI mengambil kebijakan menyewa pesawat dan kapal laut guna menuntaskan cakupan PIN Polio di bumi cenderawasih. Lebih khusus di empat belas (14) kabupaten yang masih rendah cakupan akibat isolasi geografis.
Selain itu, Kementerian Kesehatan RI juga mendanai biaya pelayanan transportasi perairan dan darat cakupan polio di Papua. Dengan harapan, mampu menjangkau dan melayani imunisasi bagi anak-anak Papua usia 0-15 tahun.
“Kami baru selesai melakukan penadantangan MoU dengan Kemenkes dengan pembiyaan Rp 5,8 Miliar untuk menjangkau pelayanan Sub PIN Polio yang rendah di empat belas kabupaten”.
“Dana ini berasal dari Kemenkes, dimana Rp 2,9 Miliar untuk menyewa transportasi udara, baik helikopter seperti Helivida di Wamena atau helikopter milik Freeport dan maskapai penerbangan kecil. Sedangkan Rp 2,9 Miliar untuk biaya pelayanan transportasi perairan dan darat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat.
Diketahui, Penandatangan MoU yang dilakukan oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, drg. R. Vensya Sitoha, M.Epid dengan Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes ini, di Jakarta, petang ini.
Berdasarkan grafik prosentasi cakupan sub PIN Polio putaran kedua Provinsi Papua per kabupaten per 10 Agustus 2019, kata Aloysius, sebanyak empat belas (14) kabupaten masih sangat rendah dalam cakupan imunisasinya.
Salah satu faktor penyebabnya ialah sulitnya akses transportasi yang dialami petugas medis karena kondisi geografis yang menantang. Atas evaluasi dari Dinkes Papua kepada Kemenkes, maka Kemenkes pun menyediakan anggaran melalui refocusing guna membiayai transportasi dan operasional untuk pelayanan di keempat belas kabupaten itu dengan.
Keempat kabupaten itu ialah Nduga (4,64 %), Dogiyai (51,61 %), Lanny Jaya (59,07 %), Intan Jaya (61,57 %), Mamberamo Raya (62,65 %), Jayawijaya (70,25 %), Tolikara (71,18 %), Yalimo (72,63 %), Pegunungan Bintang (72,75%), Yahukimo (72,82 %), Sarmi (72,84 %), Nabire (79,80 %), Puncak Jaya (85,02 %) Merauke (85,86 %.
Sebelumnya, Kepala Seksi Survelains dan Imunisasi Dinas Kesehatan Papua, Togu Sihombing memastikan cakupan sub pin polio putaran kedua secara umum di bumi cenderawasih per 10 Agustus 2019, telah mencapai 85,96 persen.
Dari data dinas kesehatan terungkap cakupan sub pin polio di Kabupaten Nduga menjadi yang terendah, yakni baru mencapai 4,64 persen. Masih belum maksimalnya cakupan sub pin polio sebagian besar dikarenakan kendala anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) serta kondisi geografis maupun faktor keamanan. Masih belum maksimalnya cakupan sub pin polio di Papua kini sudah menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan. (DiskominfoPapua)
Selain itu, Kementerian Kesehatan RI juga mendanai biaya pelayanan transportasi perairan dan darat cakupan polio di Papua. Dengan harapan, mampu menjangkau dan melayani imunisasi bagi anak-anak Papua usia 0-15 tahun.
“Kami baru selesai melakukan penadantangan MoU dengan Kemenkes dengan pembiyaan Rp 5,8 Miliar untuk menjangkau pelayanan Sub PIN Polio yang rendah di empat belas kabupaten”.
“Dana ini berasal dari Kemenkes, dimana Rp 2,9 Miliar untuk menyewa transportasi udara, baik helikopter seperti Helivida di Wamena atau helikopter milik Freeport dan maskapai penerbangan kecil. Sedangkan Rp 2,9 Miliar untuk biaya pelayanan transportasi perairan dan darat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat.
Diketahui, Penandatangan MoU yang dilakukan oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, drg. R. Vensya Sitoha, M.Epid dengan Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes ini, di Jakarta, petang ini.
Berdasarkan grafik prosentasi cakupan sub PIN Polio putaran kedua Provinsi Papua per kabupaten per 10 Agustus 2019, kata Aloysius, sebanyak empat belas (14) kabupaten masih sangat rendah dalam cakupan imunisasinya.
Salah satu faktor penyebabnya ialah sulitnya akses transportasi yang dialami petugas medis karena kondisi geografis yang menantang. Atas evaluasi dari Dinkes Papua kepada Kemenkes, maka Kemenkes pun menyediakan anggaran melalui refocusing guna membiayai transportasi dan operasional untuk pelayanan di keempat belas kabupaten itu dengan.
Keempat kabupaten itu ialah Nduga (4,64 %), Dogiyai (51,61 %), Lanny Jaya (59,07 %), Intan Jaya (61,57 %), Mamberamo Raya (62,65 %), Jayawijaya (70,25 %), Tolikara (71,18 %), Yalimo (72,63 %), Pegunungan Bintang (72,75%), Yahukimo (72,82 %), Sarmi (72,84 %), Nabire (79,80 %), Puncak Jaya (85,02 %) Merauke (85,86 %.
Sebelumnya, Kepala Seksi Survelains dan Imunisasi Dinas Kesehatan Papua, Togu Sihombing memastikan cakupan sub pin polio putaran kedua secara umum di bumi cenderawasih per 10 Agustus 2019, telah mencapai 85,96 persen.
Dari data dinas kesehatan terungkap cakupan sub pin polio di Kabupaten Nduga menjadi yang terendah, yakni baru mencapai 4,64 persen. Masih belum maksimalnya cakupan sub pin polio sebagian besar dikarenakan kendala anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) serta kondisi geografis maupun faktor keamanan. Masih belum maksimalnya cakupan sub pin polio di Papua kini sudah menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan. (DiskominfoPapua)