Pembukaan Penerbangan ke Negara Pasific Untungkan Provinsi Papua
pada tanggal
Wednesday, 17 July 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua menilai sudah waktunya bagi pemerintah pusat untuk membuka jalur perdagangan ke wilayah pasific, dengan menjadikan Papua Nugini (PNG) sebagai “jembatan”.Menurut Kepala BPKLN Suzana Wanggai, dibukanya jalur perdagangan ke pasific, bakal memberi keuntungan bagi Papua karena negara-negara, seperti Kepulauan Solomon dan Fiji dipastikan bakal membeli semua kebutuhannya ke provinsi tertimur di Indonesia ini.
“Mengapa kami optimis, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan PNG. Dimana dengan dibukanya jalur perdagangan ini, kita bisa menjual barang ke Pasifik. Makanya, kita harap pemerintah pusat tak tinggal diam, mungkin bisa lebih dulu melakukan cara-cara yang bersifat halus regulasinya. Kemudian para pengusaha bisa mengambil peluang ini untuk membuka perdagangan ke pasific,” terang dia di Jayapura, Selasa (16/07/2019).
Menurut dia, potensi dan infrastruktur yang ada saat ini sudah sangat menundukung untuk dibukanya jalur penerbangan. Apalagi letak Papua yang berada paling ujung timur Indonesia, sehingga sangat strategis dan layak untuk menjadi pintu masuk dan keluar perekonomian kawasan Pasifik.
“Kita sudah lihat betapa hebatnya keberadaan pintu perbatasan yang sudah terbangun, apalagi dengan didukung infrastruktur yang bagus. Nah, kini tinggal bagaimana pusat mendukung dengan mengeluarkan regulasi baik soal transportasi darat, laut maupun udara,” harap dia.
Sebelumnya, Gubernur Papua mengklaim telah menjalin kesepakatan dengan Manajemen Papua Nugini (PNG) Air untuk merealisasikan pembukaan jalur transportasi udara antara Jayapura dan Mount Hagen (PNG).
Dalam pertemuan tersebut, terlihat baik Gubernur Enembe maupun Craig Chapple (General Manager PNG Air) kembali menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk mempercepat proses pembukaan rute udara yang telah direncanakan sejak 2016 lalu.
Gubernur berharap rencana ini segera diwujudkan oleh pemerintah pusat dalam waktu yang tidak terlalu lama. (DiskominfoPapua)