Investasi Inpex di Blok Masela Terbesar Sejak Kontrak Karya Freeport Indonesia
pada tanggal
Wednesday, 17 July 2019
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan Proyek Migas Blok Masela di Lapangan Abadi, Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku merupakan investasi dari negara asing dengan nilai terbesar sejak kontrak karya Freeport McMoran dengan Pemerintah RI pada tahun 1968 yang mendulang tambang tembaga dan emas di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
"Ini adalah investasi asing terbesar sejak 1968 dan simbol pembangunan di Indonesia Timur yang berskala global setelah Freeport Indonesia," ujar Jonal dalam akun instagramnya pada Selasa (17/06/2019).
Dikatakan perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang, Inpex Corporation melalui anak perusahaannya yaitu Inpex Masela, Ltd saat ini telah sepakat dengan revisi Rencana Pengembangan atau Plan of Development (POD) fasilitas gas alam cair (LNG) yang telah diajukan Inpex selaku operator serta mewakili mitra usaha patungannya, Shell Upstream Overseas pada tanggal 20 Juni 2019 lalu akan melaksanakan proyek mereka dengan nilai mencapai 19.8 miliar Dollar Amerika.
"Pengembangan diperkirakan antara 18.5 hingga 19.8 miliar Dollar Amerika dan diperkirakan mulai beroperasi di tahun 2027-2055," ujar dia.
Dijelaskan proyek yang menggunakan skema darat atau onshore dengan titik pembanguan kilang dan fasilitas lainnya di Pulau Yamdena, Kabupaten Tanimbar ini akan menyerap hingga total 30 ribu tenaga kerja. Jonan juga memastikan tenaga kerja tersebut akan diprioritaskan dari daerah sekitar fasilitas LNG tersebut.
"Pada saat pembangunan dapat menyerap 30 ribu tenaga kerja langsung maupun pendukung dan saat beroperasi akan menyerap tenaga kerja antara 4,000 hingga 7,000 orang. Pasti melibatkan prioritas putra-putri Maluku, Malut dan NTT," jelas dia.
Pembangunan di wilayah selatan Provinsi Maluku ini dinilai akan memberikan dampak ekonomi dan pembangunan, sebab pada kilang tersebut Inpex dan perusahaan terkait akan membangun industri-industri turunannya.
"Termasuk pembangunan industri petrokimia," tambah dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan revisi Rencana Pengembangan atau Plant of Development (PoD) Proyek gas alam cair (LNG) Blok Masela di Laut Arafura dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Selasa (16/07/2019).
Laporan yang sudah dinyatakan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, dan President-CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Dwi Soetjipto, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang itu harus menggunakan kontel lokal dan pekerjakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Provinsi Maluku. Khusus untuk tenaga lokal presiden mewajibkan Inpex melakukan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) setempat.
Dwi menyampaikan bahwa penandatangan revisi POD ini dilakukan setelah Jonan menggandeng KPK. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi korupsi dalam pengembangan blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut. Revisi PoD ini telah sesuai dengan rekomendasi dari SKK Migas setelah pihaknya menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 16 Juni 2019 lalu.
Kini PoD yang dibuat berdasarkan HoA tersebut telah siap dieksekusi dan langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) yang akan diselesaikan dalam 1 tahun kedepan.
Sementara itu Inpex menyatakan telah menerima persetujuan revisi POD ini dengan menambah alokasi tambahan waktu selama 7 tahun dan perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja atau Blok Masela selama 20 tahun hingga tahun 2055.
“Persetujuan atas revisi POD oleh pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Proyek LNG Abadi. Konsep pengembangan proyek telah mengalami perubahan dari skema kilang terapung menjadi skema LNG darat. Saya yakin karakteristik proyek yang berdasarkan revisi POD sekarang ini cukup kompetitif dan ke-ekonomian-nya sangat masuk akal karena Lapangan gas Abadi mempunyai produktivitas reservoir yang sangat bagus dan merupakan salah satu sumber gas terbesar di dunia; hal mana menumbuhkan harapan untuk mengembangkannya secara efisien dan menjadikan lapangan ini beroperasi secara stabil dalam memproduksi gas alam cair (LNG) untuk jangka waktu yang panjang,” ungkap President dan CEO Inpex Takayuki Ueda. (Albert Batlayeri)
"Ini adalah investasi asing terbesar sejak 1968 dan simbol pembangunan di Indonesia Timur yang berskala global setelah Freeport Indonesia," ujar Jonal dalam akun instagramnya pada Selasa (17/06/2019).
Dikatakan perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang, Inpex Corporation melalui anak perusahaannya yaitu Inpex Masela, Ltd saat ini telah sepakat dengan revisi Rencana Pengembangan atau Plan of Development (POD) fasilitas gas alam cair (LNG) yang telah diajukan Inpex selaku operator serta mewakili mitra usaha patungannya, Shell Upstream Overseas pada tanggal 20 Juni 2019 lalu akan melaksanakan proyek mereka dengan nilai mencapai 19.8 miliar Dollar Amerika.
"Pengembangan diperkirakan antara 18.5 hingga 19.8 miliar Dollar Amerika dan diperkirakan mulai beroperasi di tahun 2027-2055," ujar dia.
Dijelaskan proyek yang menggunakan skema darat atau onshore dengan titik pembanguan kilang dan fasilitas lainnya di Pulau Yamdena, Kabupaten Tanimbar ini akan menyerap hingga total 30 ribu tenaga kerja. Jonan juga memastikan tenaga kerja tersebut akan diprioritaskan dari daerah sekitar fasilitas LNG tersebut.
"Pada saat pembangunan dapat menyerap 30 ribu tenaga kerja langsung maupun pendukung dan saat beroperasi akan menyerap tenaga kerja antara 4,000 hingga 7,000 orang. Pasti melibatkan prioritas putra-putri Maluku, Malut dan NTT," jelas dia.
Pembangunan di wilayah selatan Provinsi Maluku ini dinilai akan memberikan dampak ekonomi dan pembangunan, sebab pada kilang tersebut Inpex dan perusahaan terkait akan membangun industri-industri turunannya.
"Termasuk pembangunan industri petrokimia," tambah dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan revisi Rencana Pengembangan atau Plant of Development (PoD) Proyek gas alam cair (LNG) Blok Masela di Laut Arafura dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Selasa (16/07/2019).
Laporan yang sudah dinyatakan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, dan President-CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Dwi Soetjipto, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang itu harus menggunakan kontel lokal dan pekerjakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Provinsi Maluku. Khusus untuk tenaga lokal presiden mewajibkan Inpex melakukan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) setempat.
Dwi menyampaikan bahwa penandatangan revisi POD ini dilakukan setelah Jonan menggandeng KPK. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi korupsi dalam pengembangan blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut. Revisi PoD ini telah sesuai dengan rekomendasi dari SKK Migas setelah pihaknya menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 16 Juni 2019 lalu.
Kini PoD yang dibuat berdasarkan HoA tersebut telah siap dieksekusi dan langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) yang akan diselesaikan dalam 1 tahun kedepan.
Sementara itu Inpex menyatakan telah menerima persetujuan revisi POD ini dengan menambah alokasi tambahan waktu selama 7 tahun dan perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja atau Blok Masela selama 20 tahun hingga tahun 2055.
“Persetujuan atas revisi POD oleh pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Proyek LNG Abadi. Konsep pengembangan proyek telah mengalami perubahan dari skema kilang terapung menjadi skema LNG darat. Saya yakin karakteristik proyek yang berdasarkan revisi POD sekarang ini cukup kompetitif dan ke-ekonomian-nya sangat masuk akal karena Lapangan gas Abadi mempunyai produktivitas reservoir yang sangat bagus dan merupakan salah satu sumber gas terbesar di dunia; hal mana menumbuhkan harapan untuk mengembangkannya secara efisien dan menjadikan lapangan ini beroperasi secara stabil dalam memproduksi gas alam cair (LNG) untuk jangka waktu yang panjang,” ungkap President dan CEO Inpex Takayuki Ueda. (Albert Batlayeri)