Optimalkan PAD di Provinsi Papua, KPK Sarankan Libatkan Kantor Pajak
pada tanggal
Monday, 3 June 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Pemerintah Provinsi Papua untuk melibatkan kantor pajak setempat, dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution meyakini dengan melibatkan kantor pajak setempat, seluruh potensi pendapatan dapat digali dan dijemput untuk daerah Papua. “Sebab ada wilayah-wiayah perkotaan yang bisa dioptimalkan penerimaannya, namun ada wilayah yang bisa diarahkan ke arah komersial”.
“Paling melalui kerja sama ini bisa dibuat zona-zona potensi yang ada. Karena jika tidak, maka kita akan terus merasa tidak akan bisa mengoptimalkan sesuatu,” terang ia, pada Rapat Koordinator Optimalisasi Pendapatan Daerah Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Papua, di Jayapura, Kamis (23/5).
Menurutnya, soal mengoptiimalkan pendapatan dari pajak daerah, sudah menjadi bagian tematik daripada program yang KPK akan dorong. Hanya saja, masing-masing daerah memiliki masalah berbeda, yang mana ada level provinsi dan level kabupaten/kota.
“Kalau untuk provinsi, ada pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk cukai rokok. Sedangkan mata pajak kabupaten/kota cukup banyak, yang mana sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing daerah”.
“Makanya, kami selalu minta provinsi, kabupaten dan kota untuk terus mengoptimalkan pendapatan pajak daerah,” tutur ia.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan siap mendorong meningkatkan pendapatan daerah, dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing, sebagaimana saran KPK.
Pihaknya pun menginstruksikan menggali seluruh pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi, guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Disamping itu, dia merasa perlu adanya penyusunan target pendapatan daerah di setiap tahunnya secara cermat dan teliti, sehingga menghasilkan perencanaan yang akurar dan realitas. “Namun memang semua itu memerlukan kerja keras, kreativitas serta inovasi”.
“Itulah sebabnya saya ajak seluruh kepada organisasi perangkat daerah untuk bisa bekerja keras mewujudkan tujuan itu,” tutupnya. (DiskominfoPapua)
Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution meyakini dengan melibatkan kantor pajak setempat, seluruh potensi pendapatan dapat digali dan dijemput untuk daerah Papua. “Sebab ada wilayah-wiayah perkotaan yang bisa dioptimalkan penerimaannya, namun ada wilayah yang bisa diarahkan ke arah komersial”.
“Paling melalui kerja sama ini bisa dibuat zona-zona potensi yang ada. Karena jika tidak, maka kita akan terus merasa tidak akan bisa mengoptimalkan sesuatu,” terang ia, pada Rapat Koordinator Optimalisasi Pendapatan Daerah Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Papua, di Jayapura, Kamis (23/5).
Menurutnya, soal mengoptiimalkan pendapatan dari pajak daerah, sudah menjadi bagian tematik daripada program yang KPK akan dorong. Hanya saja, masing-masing daerah memiliki masalah berbeda, yang mana ada level provinsi dan level kabupaten/kota.
“Kalau untuk provinsi, ada pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk cukai rokok. Sedangkan mata pajak kabupaten/kota cukup banyak, yang mana sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing daerah”.
“Makanya, kami selalu minta provinsi, kabupaten dan kota untuk terus mengoptimalkan pendapatan pajak daerah,” tutur ia.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan siap mendorong meningkatkan pendapatan daerah, dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing, sebagaimana saran KPK.
Pihaknya pun menginstruksikan menggali seluruh pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi, guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Disamping itu, dia merasa perlu adanya penyusunan target pendapatan daerah di setiap tahunnya secara cermat dan teliti, sehingga menghasilkan perencanaan yang akurar dan realitas. “Namun memang semua itu memerlukan kerja keras, kreativitas serta inovasi”.
“Itulah sebabnya saya ajak seluruh kepada organisasi perangkat daerah untuk bisa bekerja keras mewujudkan tujuan itu,” tutupnya. (DiskominfoPapua)