Mohamad Lakotani Pimpin Kunjungan Rombongan Bappeda se Papua Barat di Banyuwangi
pada tanggal
Friday, 14 June 2019
BANYUWANGI, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek, serta rombongan pada Rabu (12/06/2019) melakukan kunjungan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat ke Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim) terkait proses perencanaan, pengawasan program serta kegiatan prioritas distrik dan kampung terpilih. Kunjungan ini disambut oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
Wagub Lakotani dalam sambutannya mengatakan, Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di NKRI yang juga mendapat porsi Otonomi Khusus, oleh sebab itu melalui beberapa pertemuan pada moment Otonomi Daerah di Jakarta, pihaknya telah melakukan koordinasi baik itu dengan Dirjen Otda Kemendagri maupun Bupati Banyuwangi guna melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Sehingga dapat mempelajari lebih jauh masalah proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan di Banyuwangi guna diterapkan di Tanah Papua khususnya di Papua Barat juga mendapatkan porsi dana otonomi khusus, sehingga pihaknya ingin mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Papua Barat mempunyai porsi dana otsus yang cukup besar, namun sejauh ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum kita wujudkan, hal ini disebabkan belum optimalnya pengawasan maupun pengelolaan. Oleh sebab itu saat ini pihaknya memboyong seluruh Bappeda se-Papua Barat, agar mereka semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terkait pengelolaan dana pembangunan dan prosesnya. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan nantinya bisa selaras,” kata dia.
Wagub menambahkan Bappeda selaku badan yang menangani perencanaan dan pengawasan program-program Pemerintah Daerah tentunya diperlukan formula atau kiat - kiat untuk menerapkan kebijakan daerah yang dapat di pelajari dari Kabupaten Banyuwangi.
“Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten yang berhasil dalam penerapan program perencanaan dan kebijakan - kebijakan. Hal ini patut dicontohi, dengan harapan Bappeda se-Papua Barat dapat bekerja optimal,” jelas Lakotani.
Mohamad Lakotani menambahkan, selain saling bertukar pengalaman, kunjungan ini juga merupakan salah satu wujud merekatkan ke indonesiaan Papua Barat dan Banyuwangi yang memiliki keanekaragaman budaya, namun ada kesamaan dan perbedaan yang bisa di contohi.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik kedatangan Pemprov Papua Barat ke daerah tersebut guna melakukan sharing terkait pengembangan daerah dibidang Otonomi Khusus.
Abdullah Azwar Anas mengakui bahwa, sejauh ini pihaknya juga merasakan begitu banyak tantangan maupun kendala yang dihadapi terkait pengembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, namun dengan modal semangat yang mempermudah pelayanan kepada warga masyarakat, Pemkab. Banyuwangi selalui mengedepankan hal yang “out of the box” namun tidak melanggar aturan.
“Contohnya layanan publik mandiri yang baru kita luncurkan, di mana warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” terang Abdullah Azwar Anas.
Ia juga menyatakan bahwa, dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang dapat dilayani, antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Apotek, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non-Tinjau Lokasi, Izin Jasa Konstruksi, Izin Bidan, Izin Industri, Pembayaran Reklame, dan beragam surat seperti Tanda Kelakuan Baik, Surat Lahir/Mati, Surat Domisili maupun Surat Keterangan Miskin.
Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, dimana para peserta yang hadir yakni 13 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten / Kota se-Papua Barat. (HumasPapuaBarat)
Wagub Lakotani dalam sambutannya mengatakan, Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di NKRI yang juga mendapat porsi Otonomi Khusus, oleh sebab itu melalui beberapa pertemuan pada moment Otonomi Daerah di Jakarta, pihaknya telah melakukan koordinasi baik itu dengan Dirjen Otda Kemendagri maupun Bupati Banyuwangi guna melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Sehingga dapat mempelajari lebih jauh masalah proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan di Banyuwangi guna diterapkan di Tanah Papua khususnya di Papua Barat juga mendapatkan porsi dana otonomi khusus, sehingga pihaknya ingin mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Papua Barat mempunyai porsi dana otsus yang cukup besar, namun sejauh ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum kita wujudkan, hal ini disebabkan belum optimalnya pengawasan maupun pengelolaan. Oleh sebab itu saat ini pihaknya memboyong seluruh Bappeda se-Papua Barat, agar mereka semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terkait pengelolaan dana pembangunan dan prosesnya. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan nantinya bisa selaras,” kata dia.
Wagub menambahkan Bappeda selaku badan yang menangani perencanaan dan pengawasan program-program Pemerintah Daerah tentunya diperlukan formula atau kiat - kiat untuk menerapkan kebijakan daerah yang dapat di pelajari dari Kabupaten Banyuwangi.
“Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten yang berhasil dalam penerapan program perencanaan dan kebijakan - kebijakan. Hal ini patut dicontohi, dengan harapan Bappeda se-Papua Barat dapat bekerja optimal,” jelas Lakotani.
Mohamad Lakotani menambahkan, selain saling bertukar pengalaman, kunjungan ini juga merupakan salah satu wujud merekatkan ke indonesiaan Papua Barat dan Banyuwangi yang memiliki keanekaragaman budaya, namun ada kesamaan dan perbedaan yang bisa di contohi.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik kedatangan Pemprov Papua Barat ke daerah tersebut guna melakukan sharing terkait pengembangan daerah dibidang Otonomi Khusus.
Abdullah Azwar Anas mengakui bahwa, sejauh ini pihaknya juga merasakan begitu banyak tantangan maupun kendala yang dihadapi terkait pengembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, namun dengan modal semangat yang mempermudah pelayanan kepada warga masyarakat, Pemkab. Banyuwangi selalui mengedepankan hal yang “out of the box” namun tidak melanggar aturan.
“Contohnya layanan publik mandiri yang baru kita luncurkan, di mana warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” terang Abdullah Azwar Anas.
Ia juga menyatakan bahwa, dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang dapat dilayani, antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Apotek, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non-Tinjau Lokasi, Izin Jasa Konstruksi, Izin Bidan, Izin Industri, Pembayaran Reklame, dan beragam surat seperti Tanda Kelakuan Baik, Surat Lahir/Mati, Surat Domisili maupun Surat Keterangan Miskin.
Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, dimana para peserta yang hadir yakni 13 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten / Kota se-Papua Barat. (HumasPapuaBarat)