Dominggus Mandacan dan Bambang Brodjonegoro MoU Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat
pada tanggal
Wednesday, 19 June 2019
MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro Selasa (18/06/2019) melalukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, Wilayah Provinsi Papua Barat saat ini sudah menjadi kawasan konservasi dan telah dicanangkan pada tanggal 19 Oktober 2015 lalu. Kemudian didukung pula dengan terlaksananya konfrensi ICBE tahun 2018 yang merupakan suatu komitment bersama seluruh pihak dalam upaya untuk mendorong terwujudnya tanah papua damai, berkelanjutan, lestari dan bermartabat.
Lanjut Dominggus, kawasan konservasi di Papua Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pembangunan berkelanjutan di Papua Barat yang telah disahkan oleh DPR Papua Barat serta disetujui oleh lembaga terkait lainnya di pusat.
“Ada juga Perdasus yang telah disahkan tentang pemetaan wilayah mayarakat adat di Papua Barat yang kedepan kami akan melibatkan masyarakat adat untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan yang ada sehingga tetap lestari,” tutur Mandacan.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, melalui Perdasus ini Pemprov Papua Barat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk terlibat menjaga serta melindungi kelestarian hutan di Tanah Papua.
“Ini sudah menjadi menjadi komitmen kami, dimana pada tahun 2018 lalu kami juga telah melakukan penandatanganan 14 deklarasi visi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua yang dijuluki dengan nama Deklarasi Manokwari. Kami pun sadari bahwa Negara Indonesia saat ini memberikan maanfaat iklim global bagi dunia, disisi lain dunia pun memberikan maanfaat bagi Indonesia terlebih khusus Provinsi Papua Barat,” ungkap dia.
Pada moment tersebut, Gubernur Mandacan juga melaporkan kepada Menteri PPN/ Bappenas bahwa, belum lama ini Pemprov Papua Barat telah mendapat penghargaan 'Pahlawan Konservasi Global' dalam acara Gala Dinner Organisasi Non-Profit Konservasi Internasional (CI) yang digelar Sabtu (08/06/2019) lalu di Los Angeles, Amerika Serikat (AS).
“Hal ini menjadi motifasi, semangat dan dorongan bagi kami di Pemprov. Papua Barat untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan. Kami juga akan tindaklanjuti Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Di Provinsi Papua Barat,” imbuh Mandacan.
Sementara itu Menteri PPN / Bappenas Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro dalam sambutannya mengatakan, alasan utama dari Pemerintah Pusat mendorong setiap Provinsi di Indonesia untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon untuk tidak menciptakan persoalan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian hutan.
"Indonesia pada jaman lalu belum berhasil dalam menyatukan pandangan tentang pro pertumbuhan ekonomi dan pro pelestarian lingkungan, karena dengan kita menjaga dan melestarikan lingkungan secara tidak langsung akan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini Provinsi Papua Barat saat ini sangat peduli dengan konservasi lingkungan, dan tentunya apa yang telah digagas dan didorong oleh Gubernur Papua Barat mempunyai dampak positif kepada masyarakat Papua Barat dalam bentuk adanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.
Dijelaskan bahwa, dengan adanya Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, maka Pemprov Papua Barat akan kombinasikan pro pertumbuhan ekonomi dan pro pelestarian lingkungan dengan tetap memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Menteri PPN / Bappenas berharap Gubernur Papua Barat maupun Bappeda dapat mendorong Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ke level Kabupaten dan Kota, karena yang kita inginkan bersama adalah dukungan dari semua pihak. (HumasPapuaBarat)
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, Wilayah Provinsi Papua Barat saat ini sudah menjadi kawasan konservasi dan telah dicanangkan pada tanggal 19 Oktober 2015 lalu. Kemudian didukung pula dengan terlaksananya konfrensi ICBE tahun 2018 yang merupakan suatu komitment bersama seluruh pihak dalam upaya untuk mendorong terwujudnya tanah papua damai, berkelanjutan, lestari dan bermartabat.
Lanjut Dominggus, kawasan konservasi di Papua Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pembangunan berkelanjutan di Papua Barat yang telah disahkan oleh DPR Papua Barat serta disetujui oleh lembaga terkait lainnya di pusat.
“Ada juga Perdasus yang telah disahkan tentang pemetaan wilayah mayarakat adat di Papua Barat yang kedepan kami akan melibatkan masyarakat adat untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan yang ada sehingga tetap lestari,” tutur Mandacan.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, melalui Perdasus ini Pemprov Papua Barat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk terlibat menjaga serta melindungi kelestarian hutan di Tanah Papua.
“Ini sudah menjadi menjadi komitmen kami, dimana pada tahun 2018 lalu kami juga telah melakukan penandatanganan 14 deklarasi visi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua yang dijuluki dengan nama Deklarasi Manokwari. Kami pun sadari bahwa Negara Indonesia saat ini memberikan maanfaat iklim global bagi dunia, disisi lain dunia pun memberikan maanfaat bagi Indonesia terlebih khusus Provinsi Papua Barat,” ungkap dia.
Pada moment tersebut, Gubernur Mandacan juga melaporkan kepada Menteri PPN/ Bappenas bahwa, belum lama ini Pemprov Papua Barat telah mendapat penghargaan 'Pahlawan Konservasi Global' dalam acara Gala Dinner Organisasi Non-Profit Konservasi Internasional (CI) yang digelar Sabtu (08/06/2019) lalu di Los Angeles, Amerika Serikat (AS).
“Hal ini menjadi motifasi, semangat dan dorongan bagi kami di Pemprov. Papua Barat untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan. Kami juga akan tindaklanjuti Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Di Provinsi Papua Barat,” imbuh Mandacan.
Sementara itu Menteri PPN / Bappenas Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro dalam sambutannya mengatakan, alasan utama dari Pemerintah Pusat mendorong setiap Provinsi di Indonesia untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon untuk tidak menciptakan persoalan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian hutan.
"Indonesia pada jaman lalu belum berhasil dalam menyatukan pandangan tentang pro pertumbuhan ekonomi dan pro pelestarian lingkungan, karena dengan kita menjaga dan melestarikan lingkungan secara tidak langsung akan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini Provinsi Papua Barat saat ini sangat peduli dengan konservasi lingkungan, dan tentunya apa yang telah digagas dan didorong oleh Gubernur Papua Barat mempunyai dampak positif kepada masyarakat Papua Barat dalam bentuk adanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.
Dijelaskan bahwa, dengan adanya Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, maka Pemprov Papua Barat akan kombinasikan pro pertumbuhan ekonomi dan pro pelestarian lingkungan dengan tetap memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Menteri PPN / Bappenas berharap Gubernur Papua Barat maupun Bappeda dapat mendorong Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ke level Kabupaten dan Kota, karena yang kita inginkan bersama adalah dukungan dari semua pihak. (HumasPapuaBarat)