Perekrutan IPDN Papua Mengecewakan, Heri Dosinaen Beberkan Alasannya
pada tanggal
Friday, 10 May 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengaku ada kekecewaan sejumlah bupati terkait proses perekrutan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bumi cenderawasih. Kekecewaan itu lantaran sebagian besar calon praja yang diterima didominasi oleh kabupaten tertentu secara jumlah.“Bahkan ada kabupaten yang tak pernah mengirimkan putra maupun putri asli daerahnya ke kampus IPDN karena selalu gagal saat ikut tes. Alasannya karena sebelumnya diberlakukan tes online sehingga mereka sebagian besar kalah bersaing,” terang Hery di Jayapura, kemarin.
Oleh karenanya, dalam perekrutan tahun ini ia merasa tak heran bila ada sejumlah bupati yang tak mendorong lulusan sekolah menengah atas di wilayahnya, untuk ikut seleksi calon praja IPDN.
“Padahal sebenarnya tahun ini sudah ada jaminan dari Rektor IPDN untuk mengambil keterwakilan dari seluruh kabupaten. Sayangnya saat saya kooridnasi dengan bupati mereka sudah tidak merespon karena lagi-lagi selama ini tidak pernah dapat,” ucap ia.
Oleh karenanya, Sekda mengaku akan terus membangun koordinasi dengan pihak IPDN agar kedepan bisa memberi keterwakilan dari seluruh kabupaten dengan menyesuaikan pada jumlah kuota yang ada.
“Sebab memang afirmasi menjadi catatan penting bagi kami. Namun sekarang ini para bupati harus membuka diri dan mendorong anak-anak kita. Supaya dalam penerimaan kali dan kedepan bisa lebih banyak mengakomodir orang asli Papua dari masing-masing kabupaten,” harapnya.
Sebelumnya, Rektor IPDN Prof. Murtir Jeddawi memastikan bakal mengalokasikan kuota 80 persen untuk merekrut calon praja orang asli Papua (OAP), dalam penerimaan tahun ini.
“Ini merupakan keberpihakan bagi orang asli Papua, sebab kita juga melihat animo anak-anak Papua dan Papua Barat untuk masuk dalam IPDN sangat tinggi sekali. Makanya kita dorong kuota 80 persen bagi OAP dan 20 persen bagi non Papua pada seleksi penerimaan praja IPDN formasi 2019,” pungkasnya. (DiskominfoPapua)