Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata
pada tanggal
Monday, 30 July 2018
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berwacana untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang diantaranya bertugas mengawal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, pembentukan itu dipandang penting guna menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib saat pelaksanaan PON.
“Pada 2020 kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XX. Nah, iven ini merupakan pembuktian bahwa Pemprov Papua layak untuk jadi tuan rumah pada PON 2020. Sehingga Pemprov Papua perlu segera membentuk Pol-PP Pariwisata untuk memberikan rasa aman saat PON,” terang Noak, baru-baru ini.
Menurut dia, kebijakan ini perlu diterapkan supaya terciptanya kesan baik bagi para wisatawan maupun atlet dan official yang berkunjung. “Sebab intinya kita ingin menarik wisatawan untuk supaya sehabis PON dapat kembali dan berkunjung ke Jayapura,” terang dia.
Sementara untuk mewujudkan upaya tersebut, pihaknya sadar dibutuhkan sumber daya manusia Satpol PP Pariwisata yang handal serta menghargai orang lain dan mencintai pekerjaannya. “Tak ketinggalan memiliki pelayanan prima, komunikasi yang baik, sekaligus kemampuan dan menguasasi bahasa asing.”
“Makanya kita harapkan setiap Anggota Satpol-PP bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, sehingga apa yang telah dipelajari selama pelatihan bisa menambah wawasan, keterampilan dan keahlian. Supaya kedepan bisa tercipta SDM yang lebih baik saat melaksanakan tugasnya,“ terang dia.
Sebelumnya, Kepala Bidang Trantib Satpol-PP Provinsi Papua Metusalah Morin, Kepala Satpol-PP Kabupaten Yalimo Yonas Walilo Esau Rumbiak menjelaskan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang, terdiri dari Satpol PP Provinsi Papua dan Satpol-PP Kabupaten Yalimo
Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat terwjud kondisi daerah yang aman, tenteran dan tertib, guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. (DiskominfoPapua)