Tjahjo Kumolo Dukung BNN Tangani Narkoba di Perbatasan Papua

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendukung upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) membangun program penanganan narkoba yang fokus terarah dan terukur. Sebab, jika hanya rutinitas belaka, menurut Tjahjo, permasalahan narkoba sulit diatasi.

“Ancaman narkoba sudah memprihatinkan dan sangat kompleks permasalahannya,” kata Tjahjo seusai menerima kunjungan Kepala BNN Komjen Heru Winarko di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/4).

Diungkapkan, kepala BNN meminta Kemendagri menginstruksikan kepala daerah agar menyediakan kamar di rumah sakit (RS) terkait penanganan rehabilitasi pengguna narkoba. Setiap RS dinilai kepala BNN, perlu ada sekitar 1-5 kamar khusus. “Kalau tidak ya repot. Padahal sudah 5 jutaan orang. Anggaran per 100 ribu orang mencapai Rp1 triliun, kalau menunggu sampai selesai ya perlu 50 tahun. Anggaran kecil enggak sampai Rp1 triliun per tahun,” ungkap Tjahjo.

Dia menegaskan, rehabilitas narkoba memerlukan gerakan bersama tak hanya melibatkan Kemendagri, melainkan juga Kemenkes dan BUMN serta instansi lainnya. Sejauh ini, penindakan dari jajaran Polri, bea cukai dan TNI cukup efektif. Wilayah perbatasan dijaga ketat supaya narkoba tidak diselundupkan. “Kalau urusan narkoba sudah ada yang tangani, kepolisian, BNN. Tapi urusan rehabilitasi, belum optimal,” tegasnya.

Dia menuturkan, di Papua, penggunaan lem hisap cukup tinggi. Peredaran minuman keras oplosan juga dipandang bagian penyalahgunaan narkoba, karena disertai obat-obatan. Dia menyatakan, Kemendagri berkomitmen membantu BNN. “Kami akan sortir, minta pemda ada pos-pos anggaran khusus menangani narkoba, melibatkan PKK juga, Posyandu juga, melibatkan Kemenkes, sekolah juga. Mari kita lawan narkoba,” tuturnya.

Dia menambahkan, Kemenag juga sepatutnya dilibatkan, termasuk tokoh-tokoh agama. Sampaikan pesan bahaya narkoba di tengah-tengah masyarakat. “Semua lini, harus kita kepung narkoba ini. Ormas-rmas dilibatkan juga, termasuk partai politik, pers dan sebagainya,” imbuhnya.

Sementara itu, kepala BNN menjelaskan, dirinya telah mendatangi semua kementerian untuk berkoordinasi. “Bagaimana supaya P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba ini bisa dilaksanakan masif, di semua kementerian, lembaga sampai pemda provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Itu yang kami minta masukan menteri dalam negeri,” jelas Heru.

Dia menyatakan, pihaknya juga berharap pemda dapat melaksanakan P4GN dengan efektif, baik aspek pencegahan maupun pemberantasan. Penyelundupan narkoba di perbatasan, lanjutnya, ikut dibahas. Sebab, Tjahjo juga menjabat kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

“Minggu lalu kami ke Entikong, ada beberapa instansi perbatasan kita satukan. Jadi baik tugasnya. Kita sama-sama tahu apa itu narkoba segala macam, sehingga mereka tahu untuk memotong atau menemukan adanya itu,” tandasnya. (HUmasKemendagri)