Pemkab Mimika Upayakan BPJS Ketenagakerjaan Hingga ke Pemerintah Kampung

TIMIKA, - Pemerintah Kabupaten Mimika tengah mengupayakan semua perangkat pemerintahan kampung mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, agar ada jaminan perlindungan atas risiko sosial ekonomi tertentu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika Michael Gomar di Timika, Jumat, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika untuk mendaftarkan sebanyak 2.000-an perangkat kampung dari 133 kampung di daerah itu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya pun telah menyiapkan dana sebesar Rp300 juta untuk membayar premi kepesertaan selama satu tahun.

"Nanti kami akan melakukan MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kurang lebih 2.000 orang Aparat kampung, bamuskam dan ketua RT sebagai jaminan keselamatan kecelakaan kerja dan kematian. Jadi jika semua Aparat kampung dan bamuskam serta RT tersebut mengalami kecelakaan saat kerja ataupun meninggal dunia, maka mereka mendapatkan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Michael.

Ia berharap dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, para perangkat kampung termasuk ketua-ketua RT terlindungi termasuk adanya kepastian dalam bekerja.

Pada Oktober 2017, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika mencanangkan kampung sadar jaminan sosial di Mimika yang juga salah satunya melindungi para pekerja informal khususnya perangkat kampung non-ASN.

Kepala BPJS Kesehatan Mimika Ahmad Fauzi Usman berharap agar kedepannya semakin banyak perangkat kampung yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebab dari data BPJS Ketenagakerjaan, perangkat kampung di Mimika yang menjadi peserta BPJS hanya sangat sedikit yaitu mereka yang berstatus karyawan PT Freeport Indonesia. (antara)