Kementerian Lembaga (KL) Kucurkan Rp21,95 Triliun Bangun Perbatasan 13 Provinsi

MERAUKE, PAPUA.US - Mentri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) RI, Wiranto selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dijadwalkan mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan di Kantor Bupati Kabupaten Merauke.

Dalam pencanangan pembangunan perbatasan yang memasuki tahun keempat tersebut, 27 Kementerian Lembaga (KL) dilaporkan mengucurkan anggaran senilai Rp21,95 triliun. Dana sebesar itu, akan dipergunakan membiayai keperluan pembangunan wilayah perbatasan di 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Sementara Provinsi Papua, dijatahi Rp2,5 triliun untuk membiayai pembangunan wilayah perbatasan di enam kabupaten dan kota, dengan perincian, Merauke sekitar Rp645 miliar, Boven Digoel Rp167 miliar, Pegunungan Bintang Rp298 miliar, Keerom Rp122 miliar, Supiori Rp75 miliar dan Kota Jayapura Rp107 miliar.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo selaku sebagai Kepala BNPP, Suzana menerangkan, dengan dicanangkannya pembangunan perbatasan oleh Menkopolhukam, maka hal demikian menandai dilaksanakannya program pengelola batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu di seluruh Indonesia.

Sementara dipilihnya Provinsi Papua, secara khusus Kabupaten Merauke sebagai tuan rumah, lanjut dia, menunjukan tingginya kepedulian Presiden Jokowi terhadap wilayah perbatasan di seluruh Indonesia, lebih khusus bumi cenderawasih.

“Saya lihat perhatian Presiden sangat tinggi sekali kepada Papua. Bahkan itu bukan hanya slogan, tetapi sudah diwujudkan dengan membangun pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, Kota Jayapura”.

“Sementara melalui pencanangan ini ada anggaran yang dikucurkan untuk membangun semua wilayah perbatasan di Indonesia, juga Papua yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Papua Nugini dan Republik Palau. Oleh karena itu, diharapkan seluruh anggaran ini nantinya bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk membangun wilayah perbatasan di masing-masing wilayahnya,” harap dia.

Pada kesempatan itu, Suzana menambahkan, Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua berkeinginan kuat membenahi dan membangun wilayah perbatasan. Dimana pada tahun ini, telah diusulkan membangun PLBN, di Sota Kabupaten Merauke.

Dengan begitu, diharapkan ada perputaran uang maupun peningkatan ekonomi setempat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

“Kendati PLBN di Sota Merauke tidak sebesar di Skouw Kota Jayapura, namun kita harap bisa segera diwujudkan tahun ini. Selanjutnya mendorong pembangunan PLBN di Waris Keerom, Boven Digoel, Pegunungan Bintang dan seterusnya,” pungkas dia. (DiskominfoPapua)