Pemprov Papua Imbau Perundingan PTFI dan Pemerintah Pusat Libatkan SPSI Mimika

JAYAPURA, PAPUA.US - Pemerintah Provinsi Papua mengimbau pihak PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Pusat agar melibatkan serikat pekerja di daerah (Mimika) dalam merundingkan kebijakan Furlough yang berimbas pada aksi mogok karyawan.

Kebijakan Furlough atau merumahkan pekerja, ditempuh PTFI sejak  pemerintah  pusat meminta 51 persen saham dan perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK). Tujuannya untuk efisiensi karena perusahaan merugi hingga berujung aksi mogok kerja.

“Saya setuju kalau perundingan ini harus pakai serikat pekerja yang ada di Mimika. Jangan pakai yang lain. Bagaimana ini, saya kerja di Mimika orang di Jakarta yang bersuara. Itu tidak bisa menurut saya,” jelas Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Elia Loupatty, di Jayapura, kemarin.

Masih dikatakan, serikat pekerja yang ada di tempat kerja atau pertambangan Freeport Kabupaten Mimika, tak berlokasi di Jakarta. Sehingga tuntutan pekerja yang ingin agar perundingan melibatkan serikat pekerja di daerah, merupakan permintaan yang wajar dan masuk akal.

“Sehingga saya pikir pihak perusahaan (PTFI,red) wajib dan harus menghormati permintaan itu. Sehingga sejak saat ini harus mulai diselesaikan mulai dari organisasi serikat pekerja dulu lalu lanjut ke perundingan,” terangnya.

Elia berharap seluruh pekerja PTFI dapat satu suara dalam menyerahkan perundingan kepada pihak serikat pekerja. Sehingga permasalahan ini tak terkatung-katung dan segera rampung secepatnya.

“Intinya pandangan kami agar harus melibatkan pihak yang ada di daerah termasuk serikat pekerja. Sehingga jangan terlalu lama penyelesaian masalah tersebut, bahkan dari laporan sudah berujung pada persoalan BPJS kesehatan maupun keternagakerjaan”.

“Belum lagi ada informasi pemblokiran rekening karyawan oleh pihak bank yang sampai saat ini masih ditelusuri penyebabnya. Untuk itu, sekali lagi saya selaku pemerintah daerah mengimbau agar PTFI tolong lah ini diselesaikan secepatnya. Dan jangan merugikan karyawan,” harapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua II Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri dalam kunjungannya ke Jayapura, meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk mempelajari kebijakan Furlough yang dikeluarkan PT.Freeport Indonesia bagi ribuan karyawannya.

“Kami minta kementerian terkait untuk melihat dan meneliti norma ketenagakerjaan yang berlaku di Freeport (kebijakan furlough). Apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Kemudian, perlu ada landasan kuat bagi Freeport untuk memberlakukan kebijakan itu. Karena tidak bisa mereka paksakan sebuah kebijakan tanpa ada acuan hukum,” terangnya.

Sama halnya untuk persoal layanan BPJS yang dinilainya perlu diberikan sesuai hak dan ketentuan perundang-undangan.

“Sebab ada keluhan BPJS tidak melayani mereka dengan baik. Demikan pula ada informasi penutupan rekening karyawan sehingga ini akan menjadi perhatian kita,” sebutnya. (HumasPapua)