Wilhellmus Pigai Nilai Sentimen Etnis Jadi Pemicu Konflik di Mimika
pada tanggal
Monday, 10 April 2017
TIMIKA (MIMIKA) - Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Politik, dan HAM DPR Papua, Wilhellmus Pigai mengatakan, pembentukan dan penguatan sejumlah kelompok etnis (suku) dari berbagai daerah, dinilai sebagai salah satu pemicu konflik horisontal di Kabupaten Mimika. Dan ini sangat disayangkan, karena sering terjadi sejumlah konflik di Mimika, yang melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda.
"Mimika bukan wilayah etnis. Lalu kenapa ketika ada masalah pribadi, justru yang turun melakukan perlawanan itu kelompok etnis. Itu salah dan dapat merusak keberagaman," tegas Wilhelmus kepada Salam Papua, Sabtu (8/4).
Menurut dia, keberagaman etnis harusnya menjadi kekuatan bangsa dan negara dengan memelihara persatuan. Bukan dengan menguatkan suatu kelompok untuk merusak kelompok lain.
"Mimika sudah dikenal dengan kelompok etnis. Itu harus dilawan dan dihancurkan. Karena nanti kalau ada masalah, salah satu kelompok etnis itu secara bersama-sama melakukan perlawanan sehingga situasi sulit dikendalikan," ujarnya.
Wilhelmus mengajak para tokoh ataupun kepala suku setiap kelompok warga agar mampu mengarahkan warganya kepada hal-hal yang positif. Bukan dengan mendukung massanya dan membuat benteng kekuatan.
"Tokoh itu harus mampu menyelesaikan masalah di kelompoknya sendiri. Jangan masalah itu dibiarkan lalu membias keluar dan terjadi konflik," imbuhnya.
Selain itu, Wilhelmus meminta aparat kepolisian menegakkan supremasi hukum untuk mengadili setiap pelaku kriminalitas. Menurutnya, penyelesaian konflik secara adat harus mulai dikesampingkan.
"Tidak perlu lagi ada penyelesaian masalah secara adat dan segala macam diluar prosedur hukum. Itu bukan pendidikan namanya jika dibiarkan. Saya minta Kapolres tegas," tutur politisi Partai Hanura ini. (salampapua.com)
"Mimika bukan wilayah etnis. Lalu kenapa ketika ada masalah pribadi, justru yang turun melakukan perlawanan itu kelompok etnis. Itu salah dan dapat merusak keberagaman," tegas Wilhelmus kepada Salam Papua, Sabtu (8/4).
Menurut dia, keberagaman etnis harusnya menjadi kekuatan bangsa dan negara dengan memelihara persatuan. Bukan dengan menguatkan suatu kelompok untuk merusak kelompok lain.
"Mimika sudah dikenal dengan kelompok etnis. Itu harus dilawan dan dihancurkan. Karena nanti kalau ada masalah, salah satu kelompok etnis itu secara bersama-sama melakukan perlawanan sehingga situasi sulit dikendalikan," ujarnya.
Wilhelmus mengajak para tokoh ataupun kepala suku setiap kelompok warga agar mampu mengarahkan warganya kepada hal-hal yang positif. Bukan dengan mendukung massanya dan membuat benteng kekuatan.
"Tokoh itu harus mampu menyelesaikan masalah di kelompoknya sendiri. Jangan masalah itu dibiarkan lalu membias keluar dan terjadi konflik," imbuhnya.
Selain itu, Wilhelmus meminta aparat kepolisian menegakkan supremasi hukum untuk mengadili setiap pelaku kriminalitas. Menurutnya, penyelesaian konflik secara adat harus mulai dikesampingkan.
"Tidak perlu lagi ada penyelesaian masalah secara adat dan segala macam diluar prosedur hukum. Itu bukan pendidikan namanya jika dibiarkan. Saya minta Kapolres tegas," tutur politisi Partai Hanura ini. (salampapua.com)