Warga Miskin di Jayawijaya akan Didata
pada tanggal
Sunday, 9 April 2017
WAMENA (JAYAWIJAYA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Provinsi Papua, menugaskan para kepala kampung untuk mendata jumlah warga miskin di wilayahnya masing-masing.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayawijaya Petrus Mahuse, di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Sabtu, mengatakan keterlibatan kepala kampung dalam memberikan laporan yang akurat tentang jumlah warga miskin, amat penting.
"Kami sudah memberikan sosialisasi kepada kepala kampung tentang tata cara pendataan keluarga miskin agar bisa memperoleh data terbaru yang valid untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan," katanya.
Ia mengharapkan 68 kepala kampung yang sudah mengikuti pelatihan dapat bergerak cepat untuk melakukan pendataan agar data-data tersebut bisa segera disingkronkan dengan program dan kegiatan di masing-masing dinas/badan.
"Dalam rangka pendataan ini, kami juga akan membagikan formulir kepada masyarakat untuk dijawab, supaya kita bisa tahu mana warga yang masuk kriteria miskin, hampir miskin dan tidak miskin," katanya.
Petrus menjelaskan bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan kejelasan indikator keluarga miskin agar program yang diterapkan bisa tepat sasaran serta berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Data penduduk yang valid dan akurat menjadi hal utama dalam program penanggulangan kemiskinan," katanya.
Ia menambahkan bahwa kepala kampung yang dilibatkan pada sosialisasi indikator lokal kemiskinan periode II tahun 2017 itu berasal dari Distrik Wollo, Pisugi, Welesi, Wesaput, Napua, Hubikiak, Asolokobal dan Pepukoba. (antara)
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayawijaya Petrus Mahuse, di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Sabtu, mengatakan keterlibatan kepala kampung dalam memberikan laporan yang akurat tentang jumlah warga miskin, amat penting.
"Kami sudah memberikan sosialisasi kepada kepala kampung tentang tata cara pendataan keluarga miskin agar bisa memperoleh data terbaru yang valid untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan," katanya.
Ia mengharapkan 68 kepala kampung yang sudah mengikuti pelatihan dapat bergerak cepat untuk melakukan pendataan agar data-data tersebut bisa segera disingkronkan dengan program dan kegiatan di masing-masing dinas/badan.
"Dalam rangka pendataan ini, kami juga akan membagikan formulir kepada masyarakat untuk dijawab, supaya kita bisa tahu mana warga yang masuk kriteria miskin, hampir miskin dan tidak miskin," katanya.
Petrus menjelaskan bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan kejelasan indikator keluarga miskin agar program yang diterapkan bisa tepat sasaran serta berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Data penduduk yang valid dan akurat menjadi hal utama dalam program penanggulangan kemiskinan," katanya.
Ia menambahkan bahwa kepala kampung yang dilibatkan pada sosialisasi indikator lokal kemiskinan periode II tahun 2017 itu berasal dari Distrik Wollo, Pisugi, Welesi, Wesaput, Napua, Hubikiak, Asolokobal dan Pepukoba. (antara)