Usai Kunjungi Pasar di Jayapura, DPR RI Beberkan Kelemahan KUR

JAKARTA - Kredit usaha rakyat (KUR), dengan segala kelemahan dan kekurangannya, telah menjelma menjadi salah satu perangkat yang cukup efektif dalam memberikan penyaluran akses permodalan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Untuk itu, KUR perlu untuk tetap didukung oleh berbagai pihak terkait, terutama dalam upaya untuk mempopulerkannya di tengah warga.

Menurut anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, sosialisasi KUR penting untuk ditingkatkan dalam rangka menambah produktivitas perekonomian nasional.

"Dengan format sosialisasi yang masif, saya meyakini respons kelompok masyarakat produktif yang menjadi sasaran itu akan lebih besar. Kemudahan pemberian akses juga akan membuat penyaluran KUR akan lebih baik," kata anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/4).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa hingga 3 April 2017 penyaluran KUR baru mencapai 18 persen atau Rp19,8 triliun dari alokasi 2017 sebesar Rp110 triliun.

Ia mengatakan bahwa pemerintah juga telah berkomitmen menargetkan penyaluran KUR untuk sektor produktif 40 persen dari Rp110 triliun tersebut.

"Angka 18 persen terbilang relatif kecil, seharusnya pada empat bulan pertama realisasinya lebih besar. Dalam perhitungan saya, semestinya paling sedikit ada pada angka Rp30 triliun atau kurang lebih 27 persen," kata Heri.

Heri mengatakan bahwa Komisi XI DPR RI sangat mendukung upaya dan tekad pemerintah untuk menggeser penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif di luar sektor perdagangan, seperti pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI), dan usaha mikro kecil-menengah.

Pemerintah juga diharapkan dapat terus berusaha meningkatkan penyaluran KUR dengan proporsional dengan keberpihakan pada daerah di luar Jawa dan daerah konsentrasi kemiskinan dengan memperhatikan tingkat kesenjangan dan keadilan ekonomi di Tanah Air.

Selaras dengan heri, anggota Komisi XI DPR RI Nurhayati juga menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk menyosialisasikan program KUR lebih gencar.

Hal itu karena masih banyak anggota masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai skema pengajuan kredit tersebut.

"Setelah kami mengunjungi dua pasar tradisional di Jayapura, penyaluran KUR ini kurang sosialisasi dari perbankan, khususnya bank yang menyalurkan KUR," kata Nurhayati.

Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan dalam rangka meninjau Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa di Jayapura, Papua, Jumat (7/4).

Menurut Nurhayati, kurangnya sosialisasi terkait dengan program KUR dapat terlihat dari beberapa pedagang yang ditemui dan ditanyai ternyata tidak tahu tentang KUR.

Politikus PKB itu mengingatkan bahwa akibat ketidaktahuan masyarakat, khususnya pedagang di kedua pasar di Indonesia wilayah timur itu, menyebabkan beberapa pedagang mencari modal atau meminjam dari perbankan atau rentenir yang bunganya relatif cukup tinggi.

"Sangat disayangkan, seharusnya program pemerintah ini bisa menyentuh hingga Indonesia bagian timur. Mereka sama sekali tidak tahu tentang program KUR dari pemerintah," katanya.

Ia juga menyoroti ketimpangan alokasi pembagian KUR antarwilayah, serta mendorong agar skema pengajuan KUR tidak dipersulit mengingat program itu sendiri bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Permudah Sebelumnya, program KUR dinilai seharusnya perlu dipermudah bagi nelayan, terutama mereka yang termasuk nelayan tradisional atau pelaku usaha perikanan skala kecil di berbagai daerah.

"Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga kini masih harus berusaha mengakselerasi program jangka pendek," kata anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

Menurut Andi Akmal, penyaluran KUR yang dipermudah bagi nelayan, khususnya nelayan skala kecil atau tradisional akan membuat mereka mampu melawan jasa keuangan "hitam" seperti rentenir.

Namun, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, yang terjadi adalah KUR oleh masyarakat nelayan dianggap sangat rumit pada pengajuannya sehingga mereka enggan mengikuti program tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia sedang berupaya memperluas penerapan skema baru pembiayaan untuk petani dan nelayan yang tidak membebankan bunga kepada debitur. Namun, dengan pembagian keuntungan setiap bulan.

Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari dalam lokakarya di Lombok, Rabu (22/3), mengatakan bahwa skema pembiayaan tersebut merupakan salah satu praktik terbaik (best practices) pembiayaan untuk petani dan nelayan di Indonesia.

Sektor pertanian dan perikanan merupakan dua sektor yang selama ini dikenal minim akses perbankan karena risiko kredit yang tinggi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji model bisnis baru program KUR agar penyalurannya lebih bisa masuk ke sektor prioritas dan produktif.

Dalam acara peluncuran laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly) edisi Maret 2017 oleh Bank Dunia di Jakarta, Rabu (22/3), Muliaman mengatakan bahwa sektor prioritas penyaluran KUR, antara lain, pertanian, manufaktur, dan pariwisata.

Bank Dunia juga diketahui menyoroti kebijakan KUR di Indonesia. Pelaksana Tugas Kepala Ekonom Bank Dunia di Indonesia Hans Anand Beck, dalam peluncuran laporan tersebut, menjelaskan beberapa alasan mengapa program KUR yang telah didesain ulang pada tahun 2015 kurang optimal.

Ia mengatakan bahwa akses pinjaman yang berkelanjutan lebih penting bagi UMKM daripada bunga yang rendah.

"Bunga saat ini menyimpang secara signifikan dari harga pasar dan tidak berkelanjutan secara finansial," kata Hans.

Dengan tingkat bunga yang menyimpang dari harga pasar memang diketahui dapat membebani anggaran negara, kata lain dari tidak berkelanjutan secara finansial.

Namun, di sinilah dibutuhkan peran kreativitas dan inovasi dari negara dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan program KUR tersebut.

Karena dengan memberikan solusi yang komprehensif dan implementatif, program KUR dapat berjalan dengan lancar karena hal tersebut sangat membantu pelaku UMKM di Tanah Air. (antara)