Pemprov Papua dan WWF Sosialisasi Pembiayaan Investasi Ekonomi
pada tanggal
Thursday, 13 April 2017
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat bersama World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mensosialisasikan pembiayaan investasi sehingga kegiatan ekonomi akan tumbuh berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.
Manajer Program Pembiayaan Berkelanjutan WWF Indonesia Rizkiasari Yudawinata, di Jayapura, Rabu, mengatakan melalui sosialisasi ini diharapkan pembiayaan investasi di Papua dapat sesuai dengan visi investasi berkelanjutan.
"Visi pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua 2100 adalah membangun berdasarkan keunikan karakteristik sosial budaya, alam dan pembangunan," katanya.
Rizkiasari menjelaskan untuk dapat mendukung visi tersebut tim Sustainable Development Pemprov Papua mengeluarkan visi tata guna lahan 2100, cakupannya antara lain prinsip tata guna lahan, klasifikasi kawasan serta pola ruang dan struktur ruang.
"Maksud dari prinsip tata guna lahan adalah penggunaan lahan disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya tradisional, meratakan pembangunannya serta mengurangi mobilisasi fisik," ujarnya.
Dia menuturkan peningkatan kegiatan ekonomi akibat kegiatan pembangunan di Provinsi Papua lambat laun akan dapat menyebabkan penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2011 terutama untuk masalah deforestasi.
"Di sisi lingkungan hidup, data IKLH pada 2011 menunjukkan Papua dan Papua Barat di atas Indonesia, di mana nilai tersebut secara tidak langsung menunjukkan kualitas lingkungan hidup di Papua relatif baik karena faktor kegiatan ekonomi yang relatif masih rendah," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait dengan investasi, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan "Sustainable Finance Roadmap" salah satu tujuannya untuk meningkatkan dan menyalurkan portofolio pembiayaan berkelanjutan ke berbagai sektor prioritas termasuk pertanian dan energi. (antara)
Manajer Program Pembiayaan Berkelanjutan WWF Indonesia Rizkiasari Yudawinata, di Jayapura, Rabu, mengatakan melalui sosialisasi ini diharapkan pembiayaan investasi di Papua dapat sesuai dengan visi investasi berkelanjutan.
"Visi pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua 2100 adalah membangun berdasarkan keunikan karakteristik sosial budaya, alam dan pembangunan," katanya.
Rizkiasari menjelaskan untuk dapat mendukung visi tersebut tim Sustainable Development Pemprov Papua mengeluarkan visi tata guna lahan 2100, cakupannya antara lain prinsip tata guna lahan, klasifikasi kawasan serta pola ruang dan struktur ruang.
"Maksud dari prinsip tata guna lahan adalah penggunaan lahan disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya tradisional, meratakan pembangunannya serta mengurangi mobilisasi fisik," ujarnya.
Dia menuturkan peningkatan kegiatan ekonomi akibat kegiatan pembangunan di Provinsi Papua lambat laun akan dapat menyebabkan penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2011 terutama untuk masalah deforestasi.
"Di sisi lingkungan hidup, data IKLH pada 2011 menunjukkan Papua dan Papua Barat di atas Indonesia, di mana nilai tersebut secara tidak langsung menunjukkan kualitas lingkungan hidup di Papua relatif baik karena faktor kegiatan ekonomi yang relatif masih rendah," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait dengan investasi, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan "Sustainable Finance Roadmap" salah satu tujuannya untuk meningkatkan dan menyalurkan portofolio pembiayaan berkelanjutan ke berbagai sektor prioritas termasuk pertanian dan energi. (antara)