Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura Tertunda
pada tanggal
Wednesday, 12 April 2017
KOTA JAYAPURA - Musyawarah daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura bakal ditunda karena ada agenda nasional yakni pemilihan suara ulang (PSU) pilkada di kabupaten tersebut.
"Musda akan mengalami penundaan karena di Kabupaten Jayapura, kami akan konsentrasi pada PSU, hal ini kami lakukan karena kami menjaga keutuhan partai dan konsentrasi pemenangan bupati dan wakil bupati Jayapura," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua DPD II Golkar Jayapura Nelvis Manobi di Jayapura, Selasa.
Mengenai persiapan, kata Nelvis, setelah Musda Wilayah I Tabi yang dibuka resmi oleh Ketua DPD I Golkar Papua Yorrys Raweyai pada Senin (10/4) di Kantor DPD di Jalan Percetakan, Kota Jayapura, akan dilanjutkan dengan rapat pleno terbatas di tingkat pelaksana tugas dan koordinator daerah.
"Setelah itu pleno akan diperluas dengan seluruh kader di Kabupaten Jayapura, dimana kita akan bahas langkah-langkah menuju Musda," katanya.
Nelvis berharap pada pelaksanaan Musda nanti, para kandidat ketua dan kader terbaik Golkar Kabupaten Jayapura bisa menahan diri untuk mengikuti seluruh proses yang terjadi, yang akan dilaksnakan oleh tim pelaksanan tugas Golkar yang ditunjuk dan sesuai SK terbaru.
"Kami berharap juga para kader muda dan berpotensi di Golkar bisa ikut berpartisipasi dan bertarung dalam Musda dan bursa pemilihan ketua," katanya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Jayapura merupakan satu diantara 10 kabupaten dan 1 kota yang melaksanakan pilkada serentak gelombang II 2017.
Pilkada yang digelar pada 15 Februari 2017, tersebut ternyata masih menyisahkan persoalan, dimana panwas setempat merekomendasikan KPU Kabupaten Jayapura untuk gelar PSU di 236 TPS yang tersebar di 17 distrik, setelah ditemukan adanya KPPS ilegal.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Lidia Mokay langsung menyatakan PSU dan setelah digelar peneilitian ulang, hanya 229 TPS yang tersebar di 17 distrik yang akan PSU dengan biaya sebesar Rp5,7 miliar.
Namun, biaya PSU sebesar Rp5,7 miliar hingga kini belum ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, padahal tenggat waktu yang dijadwalkan hanya sampai pada 12 April 2017. (antara)
"Musda akan mengalami penundaan karena di Kabupaten Jayapura, kami akan konsentrasi pada PSU, hal ini kami lakukan karena kami menjaga keutuhan partai dan konsentrasi pemenangan bupati dan wakil bupati Jayapura," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua DPD II Golkar Jayapura Nelvis Manobi di Jayapura, Selasa.
Mengenai persiapan, kata Nelvis, setelah Musda Wilayah I Tabi yang dibuka resmi oleh Ketua DPD I Golkar Papua Yorrys Raweyai pada Senin (10/4) di Kantor DPD di Jalan Percetakan, Kota Jayapura, akan dilanjutkan dengan rapat pleno terbatas di tingkat pelaksana tugas dan koordinator daerah.
"Setelah itu pleno akan diperluas dengan seluruh kader di Kabupaten Jayapura, dimana kita akan bahas langkah-langkah menuju Musda," katanya.
Nelvis berharap pada pelaksanaan Musda nanti, para kandidat ketua dan kader terbaik Golkar Kabupaten Jayapura bisa menahan diri untuk mengikuti seluruh proses yang terjadi, yang akan dilaksnakan oleh tim pelaksanan tugas Golkar yang ditunjuk dan sesuai SK terbaru.
"Kami berharap juga para kader muda dan berpotensi di Golkar bisa ikut berpartisipasi dan bertarung dalam Musda dan bursa pemilihan ketua," katanya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Jayapura merupakan satu diantara 10 kabupaten dan 1 kota yang melaksanakan pilkada serentak gelombang II 2017.
Pilkada yang digelar pada 15 Februari 2017, tersebut ternyata masih menyisahkan persoalan, dimana panwas setempat merekomendasikan KPU Kabupaten Jayapura untuk gelar PSU di 236 TPS yang tersebar di 17 distrik, setelah ditemukan adanya KPPS ilegal.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Lidia Mokay langsung menyatakan PSU dan setelah digelar peneilitian ulang, hanya 229 TPS yang tersebar di 17 distrik yang akan PSU dengan biaya sebesar Rp5,7 miliar.
Namun, biaya PSU sebesar Rp5,7 miliar hingga kini belum ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, padahal tenggat waktu yang dijadwalkan hanya sampai pada 12 April 2017. (antara)