John Wempi Wetipo Tolak Pengadaan Rumah dari Pemprov Papua
pada tanggal
Saturday, 1 April 2017
WAMENA (JAYAWIJAYA) - Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mengancam akan menolak program pengadaan rumah yang direncanakan Pemerintah Provinsi Papua di sejumlah kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Jayawijaya, jika tidak sesuai keinginan masyarakat.
John Wempi Wetipo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengaku belum menerima informasi dari Pemerintah Provinsi Papua terkait rencana pengadaan rumah itu, dan juga belum mengetahui apakah masyarakat Jayawijaya juga menerima bantuan rumah tersebut atau tidak.
"Saya belum tahu informasi itu, dan kalau mereka mau buat di mana itu mereka punya mau, tetapi kalau tidak sesuai ketentuan dengan yang saya mau, saya bisa hentikan (khususnya untuk di Jayawijaya)," kata John.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Jayawijaya pernah menolak bantuan rumah yang diberikan oleh pemerintah pusat karena tidak sesuai atau tidak layak ditempati.
"Dulu Kementerian Perumahan Rakyat ada bangun dan saya protes karena ukuran tidak sesuai, baru dindingnya pakai seng serta tidak sesuai makanya saya bilang saya tidak butuh yang kaya kandang ayam begitu, rakyat saya butuh rumah yang layak. Jadi dihentikan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Daud Ngabalin mengatakan pihaknya segera membangun 1.680 unit rumah di tahun anggaran 2017.
Dari jumlah tersebut, kata dia, 500 unit bersumber dari APBN, 180 unit bersumber dari APBD Provinsi dan 1.000 unit dari APBD Kabupaten/ Kota.
"Total rumah yang telah dibangun Pemprov Papua sampai 2016 sebanyak 8.934 unit tersebar di 29 kabupaten-kota sehingga total rumah yang akan dibangun hingga 2017 sebanyak 10.614 unit," katanya. (antara)
John Wempi Wetipo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengaku belum menerima informasi dari Pemerintah Provinsi Papua terkait rencana pengadaan rumah itu, dan juga belum mengetahui apakah masyarakat Jayawijaya juga menerima bantuan rumah tersebut atau tidak.
"Saya belum tahu informasi itu, dan kalau mereka mau buat di mana itu mereka punya mau, tetapi kalau tidak sesuai ketentuan dengan yang saya mau, saya bisa hentikan (khususnya untuk di Jayawijaya)," kata John.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Jayawijaya pernah menolak bantuan rumah yang diberikan oleh pemerintah pusat karena tidak sesuai atau tidak layak ditempati.
"Dulu Kementerian Perumahan Rakyat ada bangun dan saya protes karena ukuran tidak sesuai, baru dindingnya pakai seng serta tidak sesuai makanya saya bilang saya tidak butuh yang kaya kandang ayam begitu, rakyat saya butuh rumah yang layak. Jadi dihentikan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Daud Ngabalin mengatakan pihaknya segera membangun 1.680 unit rumah di tahun anggaran 2017.
Dari jumlah tersebut, kata dia, 500 unit bersumber dari APBN, 180 unit bersumber dari APBD Provinsi dan 1.000 unit dari APBD Kabupaten/ Kota.
"Total rumah yang telah dibangun Pemprov Papua sampai 2016 sebanyak 8.934 unit tersebar di 29 kabupaten-kota sehingga total rumah yang akan dibangun hingga 2017 sebanyak 10.614 unit," katanya. (antara)