Isu Beras Peredar di Jayapura, BPOM Wajib Bertindak
pada tanggal
Tuesday, 11 April 2017
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di wilayahnya untuk menyelidiki isu beredarnya beras palsu yang marak belakangan ini.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Senin, mengatakan untuk temuan masyarakat yang disebut beras palsu ini harus bersama-sama masyarakat dengan pemerintah membasmi dan mengusir oknum-oknum tersebut.
"Jika dilihat dari segi perdagangan, hal ini sangat tidak sehat karena akan membahayakan rakyat, yang kedua bagi BPOM saya berharap untuk pengujian ini akan dilakukan secara teknis dan harus tetapkan dan menentukan bahwa ini palsu atau tidak," katanya.
Menurut Elia, pengujian secara teknis ini agar rakyat juga tidak ragu-ragu untuk membeli beras yang ada di pasar umum, di mana bagi para pedagang juga diharapkan harus selektif jika ditemukan seperti itu dan dilaporkan.
"Juga harus diketahui asal beras itu dari mana supaya dari awal kami akan potong jalur penyaluran atau peredaran serta kerja sama dengan daerah mana asal kirimannya," ujarnya.
Dia menjelaskan pengujian teknis ini dilakukan supaya hal ini juga diselidiki lebih lanjut oleh pihak penegak hukum sehingga masyarakat tidak dirugikan.
Senada juga disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Max Olua, pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berbelanja dan mengkonsumsi bahan-bahan pokok, di mana jika sampai ditemukan silahkan untuk melapor kepada pemerintah melalui instansi terkait dalam hal ini Disperindag baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Imbauan yang disampaikan oleh kami ini merupakan bagian dari perlindungan konsumen, di mana pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, namun ada keterbatasan sehingga masyarakat diminta untuk terus waspada," katanya.
Sebelumnya, beredar isu bahwa beras dengan merk tertentu diduga palsu dan diperjualbelikan di salah satu toko yang berada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Keluhan setelah mengkonsumsi beras ini akhirnya dijadikan dasar untuk melapor ke BPOM dan Disperindag setempat, sayangnya hingga kini belum ada tindaklanjut. (antara)
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Senin, mengatakan untuk temuan masyarakat yang disebut beras palsu ini harus bersama-sama masyarakat dengan pemerintah membasmi dan mengusir oknum-oknum tersebut.
"Jika dilihat dari segi perdagangan, hal ini sangat tidak sehat karena akan membahayakan rakyat, yang kedua bagi BPOM saya berharap untuk pengujian ini akan dilakukan secara teknis dan harus tetapkan dan menentukan bahwa ini palsu atau tidak," katanya.
Menurut Elia, pengujian secara teknis ini agar rakyat juga tidak ragu-ragu untuk membeli beras yang ada di pasar umum, di mana bagi para pedagang juga diharapkan harus selektif jika ditemukan seperti itu dan dilaporkan.
"Juga harus diketahui asal beras itu dari mana supaya dari awal kami akan potong jalur penyaluran atau peredaran serta kerja sama dengan daerah mana asal kirimannya," ujarnya.
Dia menjelaskan pengujian teknis ini dilakukan supaya hal ini juga diselidiki lebih lanjut oleh pihak penegak hukum sehingga masyarakat tidak dirugikan.
Senada juga disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Max Olua, pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berbelanja dan mengkonsumsi bahan-bahan pokok, di mana jika sampai ditemukan silahkan untuk melapor kepada pemerintah melalui instansi terkait dalam hal ini Disperindag baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Imbauan yang disampaikan oleh kami ini merupakan bagian dari perlindungan konsumen, di mana pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, namun ada keterbatasan sehingga masyarakat diminta untuk terus waspada," katanya.
Sebelumnya, beredar isu bahwa beras dengan merk tertentu diduga palsu dan diperjualbelikan di salah satu toko yang berada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Keluhan setelah mengkonsumsi beras ini akhirnya dijadikan dasar untuk melapor ke BPOM dan Disperindag setempat, sayangnya hingga kini belum ada tindaklanjut. (antara)