Inilah 11 Rute Jembatan Udara di Provinsi Papua
pada tanggal
Friday, 21 April 2017
LOMBOK (NTB) - Kementerian Perhubungan saat ini telah menyiapkan 11 rute di Provinsi Papua dalam rancangan Implementasi Program Jembatan Udara yang saat ini masih menunggu pengesahannya dalam Peraturan Presiden yang akan terbit pada April ini.
"Saat ini sudah disipkan 11 rute jembatan udara di Papua yang akan menyambungkan ke seluruh wilayah terpencil agar disparitas harga bisa ditekan," ujar Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Niaga Tak Berjadwal dan Bukan Niaga Kementerian Perhubungan Ubaidillah Dillah dalam diskusi Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Lombok, Jumat.
Ia mengatakan Perpres itu akan menentukan skema dalam penentuan operator pengoperasian jembatan udara dan mekanisme jelas serta koordinasi antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Kalau Tol Laut sudah ada BUMN-nya, yaitu Pelni, untuk jembatan udara ini belum ada, kita tunggu Perpres apakah nanti penugasan atau lelang," katanya.
Jembatan udara atau program angkutan udara perintis kargo merupakan suatu upaya yang diintegrasikan dengan Program Tol Laut agar barang kebutuhan pokok bisa menjangkau lebih jauh ke wilayah pegunungan, sehingga penurunan disparitas harga bisa lebih merata, tidak hanya di wilayah dekat pantai atau pelabuhan.
Ia menjelaskan terdapat tiga titik utama yang akan menghubungkan ke wilayah terpencil di pedalaman Provinsi Papua, yaitu Timika di Kabupaten Mimika, Wamena di Kabupaten Jayawijaya dan Dekai di Kabupaten Yahukimo.
Dari Timika nantinya akan dihubungkan ke Beoga, Sinak, Ilaga dan Kennyam,sementara itu dari Timika ke Wamena juga terintegrasi. Adapun dari Wamena akan disalurkan ke Mugi, Mapenduma, dan Mamit. Sedangkan dari Dekai akan dihubungkan ke Silimo, Ubahak, Anggruk dan Korupun.
Ubaidillah mengatakan dari ketiga titik utama tersebut ke wilayah terpencil akan diberiman subsidi 100 persen, namun dari Timika ke Wamena sebesar 50 persen.
"Rentang harga di Timika dan Wamena ini sangat jauh sekali, karena itu kita akan fasilitasi dengan memberikan subsidi 50 persen, katakanlah harga semen di Timima itu Rp90.000 tapi ketika di Wamena sudah Rp650.000," katanya.
Terkait frekuenai sendiri, lanjut dia, satu minggu bisa dua kali penerbangan kargo penerbangan perintis yang menggunakan pesawat Cessna-Grand Caravan 208B, Twin Otter/DHC-6 dan Pilatus Porter PC-6.
"Pada tahap awal, program jembatan udara ini akan melayani Rute Timika-Wamena dengan menggunakan pesawat udara sekelas Boeing 737-Freighter dengan kapasitas maksimum 10 ton per penerbangan," katanya.
Selain di Papua, lanjut dia, akan dioperasikan juga program yang sama di Sulawesi dan Kalimantan pada 2018.
Di Sulawesi akan dipusatkan di Masamba kemudian didistribusikan ke Seke dan Rampi, untuk di Kalimantan dari Tarakan ke Long Bawan dan Long Apung.
Namun, Ubaidillah menuturkan harus dipikirkan mengenai kejelasan moda penghubung antara tol laut dengan jembatan udara.
Selain itu, perlu ditetapkan jenis barang yang dapat diangkut dan agen yang bertanggung jawab terkait barang yabg diangkut.
"Kapasitas kargo jembatan udara yang lebih sedikit dibandingkan dengan tol laut dikarenakan kapasitas angkut pesawat angkutan udara perintis kargo yang relatif kecil, rata-rata maksimj. Hanya 1,2 ton per penerbangan," katanya.
Dia menambahkan serta perlu peran aktif pemerintah daerah setempat, mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pentingnya bagaimana pemda dapat membangkitkan kawasan distrik menjadi lebih produktif, sehingva ke depannya terdapat muatan balik dari kawasan diatrik ke kota-kabupaten. (antara)
"Saat ini sudah disipkan 11 rute jembatan udara di Papua yang akan menyambungkan ke seluruh wilayah terpencil agar disparitas harga bisa ditekan," ujar Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Niaga Tak Berjadwal dan Bukan Niaga Kementerian Perhubungan Ubaidillah Dillah dalam diskusi Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Lombok, Jumat.
Ia mengatakan Perpres itu akan menentukan skema dalam penentuan operator pengoperasian jembatan udara dan mekanisme jelas serta koordinasi antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Kalau Tol Laut sudah ada BUMN-nya, yaitu Pelni, untuk jembatan udara ini belum ada, kita tunggu Perpres apakah nanti penugasan atau lelang," katanya.
Jembatan udara atau program angkutan udara perintis kargo merupakan suatu upaya yang diintegrasikan dengan Program Tol Laut agar barang kebutuhan pokok bisa menjangkau lebih jauh ke wilayah pegunungan, sehingga penurunan disparitas harga bisa lebih merata, tidak hanya di wilayah dekat pantai atau pelabuhan.
Ia menjelaskan terdapat tiga titik utama yang akan menghubungkan ke wilayah terpencil di pedalaman Provinsi Papua, yaitu Timika di Kabupaten Mimika, Wamena di Kabupaten Jayawijaya dan Dekai di Kabupaten Yahukimo.
Dari Timika nantinya akan dihubungkan ke Beoga, Sinak, Ilaga dan Kennyam,sementara itu dari Timika ke Wamena juga terintegrasi. Adapun dari Wamena akan disalurkan ke Mugi, Mapenduma, dan Mamit. Sedangkan dari Dekai akan dihubungkan ke Silimo, Ubahak, Anggruk dan Korupun.
Ubaidillah mengatakan dari ketiga titik utama tersebut ke wilayah terpencil akan diberiman subsidi 100 persen, namun dari Timika ke Wamena sebesar 50 persen.
"Rentang harga di Timika dan Wamena ini sangat jauh sekali, karena itu kita akan fasilitasi dengan memberikan subsidi 50 persen, katakanlah harga semen di Timima itu Rp90.000 tapi ketika di Wamena sudah Rp650.000," katanya.
Terkait frekuenai sendiri, lanjut dia, satu minggu bisa dua kali penerbangan kargo penerbangan perintis yang menggunakan pesawat Cessna-Grand Caravan 208B, Twin Otter/DHC-6 dan Pilatus Porter PC-6.
"Pada tahap awal, program jembatan udara ini akan melayani Rute Timika-Wamena dengan menggunakan pesawat udara sekelas Boeing 737-Freighter dengan kapasitas maksimum 10 ton per penerbangan," katanya.
Selain di Papua, lanjut dia, akan dioperasikan juga program yang sama di Sulawesi dan Kalimantan pada 2018.
Di Sulawesi akan dipusatkan di Masamba kemudian didistribusikan ke Seke dan Rampi, untuk di Kalimantan dari Tarakan ke Long Bawan dan Long Apung.
Namun, Ubaidillah menuturkan harus dipikirkan mengenai kejelasan moda penghubung antara tol laut dengan jembatan udara.
Selain itu, perlu ditetapkan jenis barang yang dapat diangkut dan agen yang bertanggung jawab terkait barang yabg diangkut.
"Kapasitas kargo jembatan udara yang lebih sedikit dibandingkan dengan tol laut dikarenakan kapasitas angkut pesawat angkutan udara perintis kargo yang relatif kecil, rata-rata maksimj. Hanya 1,2 ton per penerbangan," katanya.
Dia menambahkan serta perlu peran aktif pemerintah daerah setempat, mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pentingnya bagaimana pemda dapat membangkitkan kawasan distrik menjadi lebih produktif, sehingva ke depannya terdapat muatan balik dari kawasan diatrik ke kota-kabupaten. (antara)