Ibukota Papua Akan Dipindahkan dari Kota Jayapura
pada tanggal
Wednesday, 5 April 2017
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan kawasan pusat pemerintahan baru karena Jayapura sebagai ibu kota provinsi yang ada dianggap sudah terlalu padat populasinya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Rabu, mengatakan, Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi kini memiliki populasi yang sangat padat.
"Bahkan bukan tak mungkin memunculkan gesekan-gesekan sosial, sehingga perlu dicari alternatif baru sebagai pusat pemerintahan Papua di masa depan," katanya.
Karena itu, Gubernur Papua meminta dicarikan lokasi untuk dilakukan penataan kota baru sambil melakukan koordinasi bersama.
"Wilayah Kota Jayapura memiliki areal yang sangat luas, sehingga tak sulit menata kota baru sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.
Untuk itu pihaknya meminta kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua untuk menata sebuah kota baru.
"Kami menugaskan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua bersama instansi terkait antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menata kota baru sebagai pusat pemerintahan Papua mendatang," katanya.
Penataan kota baru sebagai pusat pemerintahan telah diwacanakan sejak kepemimpinan gubernur sebelumnya, tapi hingga kini belum juga terealisasi. (antara)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Rabu, mengatakan, Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi kini memiliki populasi yang sangat padat.
"Bahkan bukan tak mungkin memunculkan gesekan-gesekan sosial, sehingga perlu dicari alternatif baru sebagai pusat pemerintahan Papua di masa depan," katanya.
Karena itu, Gubernur Papua meminta dicarikan lokasi untuk dilakukan penataan kota baru sambil melakukan koordinasi bersama.
"Wilayah Kota Jayapura memiliki areal yang sangat luas, sehingga tak sulit menata kota baru sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.
Untuk itu pihaknya meminta kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua untuk menata sebuah kota baru.
"Kami menugaskan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua bersama instansi terkait antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menata kota baru sebagai pusat pemerintahan Papua mendatang," katanya.
Penataan kota baru sebagai pusat pemerintahan telah diwacanakan sejak kepemimpinan gubernur sebelumnya, tapi hingga kini belum juga terealisasi. (antara)