Hipmi akan Data Pengusaha di Papua
pada tanggal
Tuesday, 25 April 2017
KOTA JAYAPURA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Papua mewacanakan pendataan jumlah pengusaha agar diketahui secara jelas arah minat dunia usaha di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Ini juga tugas kami di Hipmi untuk membantu pemerintah membuat pendataan seberapa banyak jumlah pengusaha di Papua. Kami akan bersinergi dengan BPS dan Disperindag," ujar Ketua Umum Terpilih Hipmi papua Dasril Sahari, di Jayapura, Senin.
Ia mengatakan dengan pendataan itu maka ke depan bisa diketahui sektor-sektor apa saja yang menjadi primadona di kalangan pengusaha dan mana yang belum digarap dengan baik.
Ia menjelaskan data tersebut juga berguna untuk mengetahui apakah Papua sudah masuk dalam kategori daerah yang berkembang atau belum.
"Untuk menjadikan Papua sebagai daerah yang berkembang, paling tidak membutuhkan pengusaha 2-3 persen dari seluruh indeks penduduk yang ada. Kalau tidak memenuhi standar itu, jangan pernah berharap Papua akan menjadi daerah yang berkembang," kata dia.
"Salah satu indikator suatu daerah atau negara berkembang juga tergantung dari pengusahanya. Di Vietnam saja jumlah pengusahanya sudah tujuh persen dari total jumlah penduduk, Amerika Serikat sudah di atas 12 persen, Malaysia 6 persen, sedangkan Indonesia masih di bawah 2 persen," sambungnya.
Dasril menambahkan Hipmi berkeinginan sektor-sektor yang selama ini belum tergarap dengan baik, atau sama sekali belum dikerjakan, ke depan bisa dimaksimalkan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah.
"Dan kita juga mau tahu jenis usaha apa yang selama ini belum dijalankan dan mengetahui kendalanya apa agar ke depan bisa memiliki nilai ekonomi yang baik," ujarnya lagi.
Ia menilai jumlah pengusaha di Papua sudah cukup banyak, hanya masih banyak yang belum memiliki izin resmi dari pemerintah.
"Di Papua kita belum tahu persis data pengusaha karena lebih banyak pengusaha yang tidak terditeksi, maksudnya pengusaha yang punya usaha tapi tidak punya perizinan," ujar Dasril. (antara)
"Ini juga tugas kami di Hipmi untuk membantu pemerintah membuat pendataan seberapa banyak jumlah pengusaha di Papua. Kami akan bersinergi dengan BPS dan Disperindag," ujar Ketua Umum Terpilih Hipmi papua Dasril Sahari, di Jayapura, Senin.
Ia mengatakan dengan pendataan itu maka ke depan bisa diketahui sektor-sektor apa saja yang menjadi primadona di kalangan pengusaha dan mana yang belum digarap dengan baik.
Ia menjelaskan data tersebut juga berguna untuk mengetahui apakah Papua sudah masuk dalam kategori daerah yang berkembang atau belum.
"Untuk menjadikan Papua sebagai daerah yang berkembang, paling tidak membutuhkan pengusaha 2-3 persen dari seluruh indeks penduduk yang ada. Kalau tidak memenuhi standar itu, jangan pernah berharap Papua akan menjadi daerah yang berkembang," kata dia.
"Salah satu indikator suatu daerah atau negara berkembang juga tergantung dari pengusahanya. Di Vietnam saja jumlah pengusahanya sudah tujuh persen dari total jumlah penduduk, Amerika Serikat sudah di atas 12 persen, Malaysia 6 persen, sedangkan Indonesia masih di bawah 2 persen," sambungnya.
Dasril menambahkan Hipmi berkeinginan sektor-sektor yang selama ini belum tergarap dengan baik, atau sama sekali belum dikerjakan, ke depan bisa dimaksimalkan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah.
"Dan kita juga mau tahu jenis usaha apa yang selama ini belum dijalankan dan mengetahui kendalanya apa agar ke depan bisa memiliki nilai ekonomi yang baik," ujarnya lagi.
Ia menilai jumlah pengusaha di Papua sudah cukup banyak, hanya masih banyak yang belum memiliki izin resmi dari pemerintah.
"Di Papua kita belum tahu persis data pengusaha karena lebih banyak pengusaha yang tidak terditeksi, maksudnya pengusaha yang punya usaha tapi tidak punya perizinan," ujar Dasril. (antara)