Carles Simaremare Nilai PTFI Terlalu Gegabah Pecat Karyawan
pada tanggal
Friday, 28 April 2017
TIMIKA (MIMIKA) - Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Carles Simaremare menilai PT Freeport Indonesia terlalu gegabah dalam mengambil tindakan melakukan pengurangan karyawan dalam bentuk "furlog" atau dirumahkan maupun mem-PHK karyawan.
"Langkah yang diambil Freeport ini terlalu gegabah, hal ini sangat kita sayangkan," kata Carles di Timika, Selasa, yang juga merupakan salah satu anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua.
Menurut dia, Freeport bersama dengan perusahaan lain harus melihat dari aspek yang lain bahwa para karyawan ini sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan atara Freeport dan Pemerintah. Termasuk pemerintah daerah yang sampai saat ini tidak tahu tentang persoalan yang terjadi tetapi turut mendapat imbas.
Persoalan pengurangan karyawan yang dilakukan hingga kini dan telah mencapai 4.000-an karyawan yang dirumahkan dan di-PHK merupakan bentuk kegagalan pemerintah pusat yang tidak melibatkan pemerintah daerah setempat.
Ia berharap agar kedepannya pemerintah pusat dapat melibatkan pemkab Mimika dan Pemprov Papua dalam mengambil kebijakan-kebijakan apapun apa lagi terkait dengan PT Freeport.
Senada dengan Charles, Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang mengatakan, karyawan yang adalah warga Indonesia seharusnya dilindungi oleh negara dengan tidak membiarkan terjadinya PHK atau 'furlog'.
Yohanis mengaku bingung dan malu setelah berkali-kali didatangi oleh para karyawan terkena PHK. Pihaknya tidak tahu harus menyampaikan apa kepada para karyawan tersebut.
Ia menilai komunikasi yang belum berjalan baik antara Freeport dan pemerintah pusat tidak harus mengorbankan karyawan. Hal itu seharusnya diselesaikan secara baik-baik tanpa mengorbankan karyawan.
"Karyawan tidak ada sangkut-pautnya dengan IUPK dan KK, mereka hanya pekerja, Negara seharusnya hadir dan memberikan perlindungan kepada karyawan," tuturnya. (antara)
"Langkah yang diambil Freeport ini terlalu gegabah, hal ini sangat kita sayangkan," kata Carles di Timika, Selasa, yang juga merupakan salah satu anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua.
Menurut dia, Freeport bersama dengan perusahaan lain harus melihat dari aspek yang lain bahwa para karyawan ini sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan atara Freeport dan Pemerintah. Termasuk pemerintah daerah yang sampai saat ini tidak tahu tentang persoalan yang terjadi tetapi turut mendapat imbas.
Persoalan pengurangan karyawan yang dilakukan hingga kini dan telah mencapai 4.000-an karyawan yang dirumahkan dan di-PHK merupakan bentuk kegagalan pemerintah pusat yang tidak melibatkan pemerintah daerah setempat.
Ia berharap agar kedepannya pemerintah pusat dapat melibatkan pemkab Mimika dan Pemprov Papua dalam mengambil kebijakan-kebijakan apapun apa lagi terkait dengan PT Freeport.
Senada dengan Charles, Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang mengatakan, karyawan yang adalah warga Indonesia seharusnya dilindungi oleh negara dengan tidak membiarkan terjadinya PHK atau 'furlog'.
Yohanis mengaku bingung dan malu setelah berkali-kali didatangi oleh para karyawan terkena PHK. Pihaknya tidak tahu harus menyampaikan apa kepada para karyawan tersebut.
Ia menilai komunikasi yang belum berjalan baik antara Freeport dan pemerintah pusat tidak harus mengorbankan karyawan. Hal itu seharusnya diselesaikan secara baik-baik tanpa mengorbankan karyawan.
"Karyawan tidak ada sangkut-pautnya dengan IUPK dan KK, mereka hanya pekerja, Negara seharusnya hadir dan memberikan perlindungan kepada karyawan," tuturnya. (antara)