Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Warga Suku Korowai
pada tanggal
Thursday, 30 March 2017
KOTA JAYAPURA - Presiden Joko Widodo diminta turun tangan mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan beberapa daerah yakni Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Kabupaten Asmat untuk segera memperhatikan kawasan 3T terlebih khusus wilayah Korowai secara terprogram dan berkelanjutan.
Desakan tersebut disampaikan puluhan massa yang mengatasnamakan Mahasiswa Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan Rimba Papua Suku Korowai saat menggelar aksi demo di halaman kantor DPR Papua, Rabu (29/3).
Dalam pernyataan sikapnya yang di bacakan oleh ketua tim Norberd Kemi Bobii selain mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan, mereka juga mendesak Pemprov Papua untuk segera membentuk tim terpadu yang merupakan keterwakilan dari Dinas Kesehatan dan Pendidikan, Komisi V DPR Papua dan TPKP Rimba Papua serta pihak terkait lainnya.
“Kami juga mendesak Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Papua untuk segera mengupayakan pembangunan gedung sekolah baru disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh pelosok wilayah Korowai,” desaknya.
Kaitannya dalam hal ini, termasuk pengiriman tenaga guru sesuai kebutuhan layanan pendidikan di seluruh wilayah Korowai.
Pendemo juga mendesak Pemprov Papua dan 4 kabupaten masing-masing Yahukimo, Boven Digoel, Asmat dan Pegunungan Bintang untuk segera menetapkan batas wilayah dan penduduk asli Korowai yang hingga kini masih bermasalah.
“Apabila kelima poin ini tidak segera direalisasikan maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan membuat lumpuh aktivitas Pemerintahan di kota Jayapura sebagai ibukota provinsi Papua,” ancamnya.
Setelah membacakan pernyataan sikap tersebut, para pendemo langsung menyerahkannya kepada Ketua
DPR Papua Yunus Wonda yang didampingi anggotanya dari Komisi II DPR Papua Hj. Samsunar yang menyambut baik aksi demo tersebut.
“Ini akan menjadi prioritas kami di dalam Musrenbang khususnya di daerah pemilihan Merauke guna membahas masalah tersebut dengan dinas terkait terkait langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ungkapnya menanggapi aspirasi pendemo.
Untuk di ketahui, Suku Korowai ini masuk di daerah Mappi Kabupaten Merauke.
“Pada Musrenbang nanti kami akan bertemu dengan Bupati dalam rangka mempertanggung jawabkan masalah ini,” janjinya.
Wonda juga akan memastikan sejauh mana Pemerintah setempat menyikapinya sebagaimana yang pihaknya lakukan di DPR Papua. (dharapos.com)
Desakan tersebut disampaikan puluhan massa yang mengatasnamakan Mahasiswa Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan Rimba Papua Suku Korowai saat menggelar aksi demo di halaman kantor DPR Papua, Rabu (29/3).
Dalam pernyataan sikapnya yang di bacakan oleh ketua tim Norberd Kemi Bobii selain mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan, mereka juga mendesak Pemprov Papua untuk segera membentuk tim terpadu yang merupakan keterwakilan dari Dinas Kesehatan dan Pendidikan, Komisi V DPR Papua dan TPKP Rimba Papua serta pihak terkait lainnya.
“Kami juga mendesak Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Papua untuk segera mengupayakan pembangunan gedung sekolah baru disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh pelosok wilayah Korowai,” desaknya.
Kaitannya dalam hal ini, termasuk pengiriman tenaga guru sesuai kebutuhan layanan pendidikan di seluruh wilayah Korowai.
Pendemo juga mendesak Pemprov Papua dan 4 kabupaten masing-masing Yahukimo, Boven Digoel, Asmat dan Pegunungan Bintang untuk segera menetapkan batas wilayah dan penduduk asli Korowai yang hingga kini masih bermasalah.
“Apabila kelima poin ini tidak segera direalisasikan maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan membuat lumpuh aktivitas Pemerintahan di kota Jayapura sebagai ibukota provinsi Papua,” ancamnya.
Setelah membacakan pernyataan sikap tersebut, para pendemo langsung menyerahkannya kepada Ketua
DPR Papua Yunus Wonda yang didampingi anggotanya dari Komisi II DPR Papua Hj. Samsunar yang menyambut baik aksi demo tersebut.
“Ini akan menjadi prioritas kami di dalam Musrenbang khususnya di daerah pemilihan Merauke guna membahas masalah tersebut dengan dinas terkait terkait langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ungkapnya menanggapi aspirasi pendemo.
Untuk di ketahui, Suku Korowai ini masuk di daerah Mappi Kabupaten Merauke.
“Pada Musrenbang nanti kami akan bertemu dengan Bupati dalam rangka mempertanggung jawabkan masalah ini,” janjinya.
Wonda juga akan memastikan sejauh mana Pemerintah setempat menyikapinya sebagaimana yang pihaknya lakukan di DPR Papua. (dharapos.com)