Pemprov Papua Dukung Kebijakan Pempus atas Freeport Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua mendukung kebijakan tegas, yang diambil pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan PT Freeport Indonesia.

"Kami dukung kebijakan pemerintah pusat dan kami minta pemerintah tegas kepada Freeport," kata Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran pers yang dikeluarkan Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis.

Tim Negosiasi pemerintah, yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji pada Kamis bertemu dengan Gubernur Enembe di Jayapura, Papua untuk membahas kelanjutan negosiasi antara pemerintah dan Freeport.

"Pertemuan ini secara umum menjelaskan kebijakan pemerintah yang tetap konsisten dengan hilirisasi mineral. Pemerintah pun tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua tetap berjalan kondusif," kata Teguh.

Pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Freeport pada 10 Februari 2017 dan menerbitkan rekomendasi ekspor pada 17 Februari 2017.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono, yang ikut rapat, menyatakan pemerintah terus berupaya menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi.

"Namun demikian, apabila setelah enam bulan Freeport tidak bisa menerima IUPK, maka silakan kembali ke kontrak karya (KK), tapi tidak bisa ekspor konsentrat," ujarnya.

Enembe menambahkan pihaknya berharap diikutkan dalam membahas masa depan operasi Freeport dan aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah tetap diupayakan.

Menanggapi hal tersebut, Bambang mengatakan aspirasi Papua tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan pemerintah.

Turut hadir pula dalam pertemuan antara lain Staf Khusus Presiden Urusan Papua, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Pangdam, Wakil Kapolda, Wakil Kajati, Danlanal, dan BIN Papua.(antara)