Pemerintah Yalimo Batasi Tukang Ojek dan Pedangang Pendatang

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo akan membatasi tukang ojek dan pedagang non Papua di wilayah itu. Kebijakan ini diambil untuk mendorong orang asli Papua agar bisa bersaing sebagai pelaku ekonomi kerakyatan.

"Mulai hari ini, khusus untuk ojek motor orang luar saya batasi. Pedagang juga begitu. Pedagangan yang ada sekarang wajib membina orang-orang asli Papua menjadi pedagang," kata Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon, Kamis (23/3/2017).

Katanya, untuk pembinaan dan mengembangkan usahanya, pedagang asli Papua tidak perlu diberikan uang tunai. Namun bantuan dalam bentuk barang dagangan.

"Dinas Terkait jangan lagi tambah-tambah izin pedagang. Cek semua yang ada. Atur baik. Berikutnya kita bina orang asli Papua jadi pedagang. Kita tidak kasi modal dalam bentuk uang, tapi kita siapkan barang. Kasi dia kelolah sendiri," ujarnya.

Pedagangan non Papua yang kini ada di Yalimo, kata dia, harus ikut mendorong orang asli Papua dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Pedagang yang ada ini jadi distributor barang ke kios-kios pedagang asli Papua. Saya yakin orang asli Papua bisa kalau mereka dibina dan diberi kesempatan," katanya. 

Ketua Komisi II DPR Papua, komisi yang membidangi ekonomi, Deerd Tabuni mengatakan, perlu terobosan dan kebijakan pemerintah yang ada di Papua agar orang asli Papua bisa bersaing dalam dunia ekonomi kerakyatan.

"Ya kalau orang asli Papua dibina dengan baik. Diberikan kesempatan. Mereka juga bisa. Orang asli Papua harus menjadi tuan di tanahnya sendiri," kata Deerd. (tabloidjubi)