Odizeus Beanal Minta RI dan PTFI Berunding Dengan Baik

JAKARTA – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Masyarakat Suku Amungme (LEMASA) Papua, Odizeus Beanal meminta koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia yang berada di Jakarta, dengan masyarakat adat di Papua, terkait negosiasi yang tengah berlangsung antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Hak masyarakat Suku Amungme yang selama ini sebagai tuan tanah di areal PTFI beroperasi, menurut Odizeus harus dimasukkan dalam poin-poin kesepakatan dengan perusahaan asal Amerika tersebut.

“Kami tidak mau macam-macam. Intinya Mee Ati Aten, artinya mari berunding dengan kami pemilik tanah,” kata Odizeus di Kantor Komnas HAM, Kamis (16/3).

Hal senada juga disampaikan Dosen Universitas Cendrawasih Papua, Marinus Yaung yang mengkritik pedas tidak adanya itikad baik antara pemerintah dan Freeport dengan suku asli setempat.

“Kami pikir sepertinya negara ini dan Freeport tidak menghargai kami sebagai orang yang memiliki tanah itu. Jangan salah, kami bukan minta saham, ayo bicara dan berunding dengan kami,” tegas Marinus.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yuni Rusdinar menyatakan bahwa titik persoalan yang terjadi saat ini terkait dengan penerapan regulasi yang diberlakukan untuk Freeport. Dengan demikian, Rusdinar meminta masyarakat menunggu hasil negosiasi pemerintah dengan perusahaan multinasional tersebut selama enam bulan ke depan.

“Kompleksitas yang terjadi karena adanya sejarah panjang perundang-undanganan serta pelaku dan pelaksanaanya. Pada dasarnya negara harus menghormati azas perjanjian yang berlaku hingga kontrak berakhir. Tapi kemudian ada amandemen lagi melalui UU Minerba terbaru,” ujar Rusdinar.

“Pak menteri sudah menerima masukan yang disampaikan oleh teman-teman dari Komnas HAM dan Papua, dan menyatakan akan mempertimbangkan hal itu dalam perjanjian baru antara pemerintah dengan Freeport,” tandasnya. (jurnas)