Nasib Freeport Indonesia Belum Masuk Agenda Kunjungan Wapres AS, Mike Pence

JAKARTA - Pembahasan kelanjutan kontrak karya PT Freeport Indonesia ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung belum masuk dalam agenda pembicaraan saat Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence berkunjung ke Indonesia. Dia menambahkan kunjungan pada April mendatang itu menunjukkan bahwa stabilitas politik Indonesia diakui dunia.

“Ya bahwa nanti mungkin ada pembahasan itu, saya tidak tahu karena memang materinya belum diajukan,” tegas Pramono seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet seraya menambahkan, karena ini kunjungan kepala negara sebagai wakil presiden yang baru, ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan terutama sebelum pertemuan G20 di Jerman.

Soal Freeport sendiri, menurut Seskab, yang ditugaskan adalah Menteri Perdagangan dan juga Menteri Sekretaris Negara untuk membahas dengan DPR. Ia menyebutkan, posisinya sudah diputuskan. “Posisinya apa saya tahu, tapi biar saja,” ujar Pramono seraya menerangkan, tidak ada surprise terkait kasus yang menyangkut PT Freeport Indonesia itu

Lebih lanjut dia menerangkan stabilitas politik Indonesia diakui dunia, dengan terlihat dari kunjungan Raja Salman dari Arab Saudi, pelaksanaan KTT IORA. Kemudian juga ada state visit dari Presiden Afrika Selatan dan juga Srilanka dan kemudian sebentar lagi  Presiden Perancis Francois Hollande.

“Ini menunjukkan bahwa Indoensia sekarang ini dalam konteks global memang menjadi tumpuan dan juga harapan bagi berbagai perkembangan dunia yang begitu pesat saat ini,” terangnya.

Sementara itu Perwakilan PT Freeport Indonesia‎, Tony Wenas menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantornya. Seperti diketahui pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu belum menemui titik temu terkait perubahan kontrak karya.

Menurut Wiranto, dalam pertemuan itu dirinya mendengar masukan yang disampaikan pihak Freeport.‎ Kesempatan itu juga dimanfaatkan dirinya untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari persoalan Freeport yang terjadi di sana. Lantaran akibat enggan mengubah status kontrak, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat hingga membuat kegiatan tambang Grasberg lumpuh total.

‎"Tentu sebagai Menko polhukam, saya ingin lebih jelas melihat dari kacamata mereka itu dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya permasalahan Freeport yang belum selesai seperti apa. Itu aja sebenarnya‎," papar Wiranto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (16/3).

Menurutnya, dengan mendengarkan langsung dari pihak Freeport, dia mengaku bisa mendengar secara jelas sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah antisipasi ke depannya. "(Antisipasi dampak) dari masalah freeport yang memang sekarang belum terselesaikan dengan tuntas. Itu saja sebenarnya," pungkasnya. (sindonews)