Kadin Sarankan Pengelolaan Tambang Grasberg PTFI Dikelola Oleh Perusahaan Tiongkok
pada tanggal
Saturday, 11 March 2017
KOTA JAYAPURA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Papua Adolf Alpius Asmuruf menyarankan Tambang Terbuka Grasberg dan Underground di Tembagapura, Kabupaten Mimika, dikelola perusahaan Tiongkok menggantikan PT Freport Indonesia.
"Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengelola perusahaan tambang tersebut karena negara itu dianggap cocok mengurus perusahaan sekelas Freeport," ujarnya di Jayapura, Jumat.
Ia berpendapat bahwa ada baiknya Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap PT Freeport Indonesia, bahkan bila perlu mencaut izin tambangnya.
Jika Freeport berhenti beroperasi di Indonesia tentu saja akan berdampak buruk pada beberapa hal seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan dan juga menurunnya pertumbuhan ekonomi di Papua.
Hanya hal tersebut diyakininya tidak akan berlangsung lama bila pemerintah sudah menyiapkan perusahaan yang akan menggantikan posisi Freeport.
"Kita bisa atur kembali sistem perekonomian Papua setelah pemerintah mengambil alih perusahaan tersebut apabila telah bekerja sama dengan Tiongkok," katanya.
Adolf menilai keberadaan Freeport di Papua tidak memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Satu contoh yang nyata orang Papua miskin di depan mereka dan mereka tidak memperdulikan itu. Padahal jika dipikir hasil tambang tersebut hingga triliunan rupiah, tapi apa yang mereka sudah beri untuk Papua," ujarnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Peggi Patrisia Pattipi meminta perundingan antara Pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia perlu untuk segera dipercepat karena terdapat sejumlah dampak seperti karyawan yang berencana dirumahkan oleh perusahaan tersebut.
Menurut politisi yang berasal dari daerah pemilihan Papua itu, hal tersebut perlu dipercepat guna meraih hasil yang memuaskan berbagai pihak sehingga juga tidak akan merugikan pekerja.
Politisi PKB itu juga mengingatkan bahwa saat ini kondisi perekonomian di Timika saat ini tidak kondusif, terutama bila ditambah dengan adanya ancaman perumahan pegawai Freeport.
Sementara itu pada 8 Maret 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan sejumlah mantan Menteri ESDM di Jakarta, guna membahas kelanjutan usaha PT Freeport Indonesia.
Sejumlah mantan Menteri ESDM yang menyambangi Kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, antara lain Soebroto, Menteri Pertambangan dan Energi ke-7 yang menjabat 29 Maret 1978-21 Maret 1988.
Juga Kuntoro Mangkusubroto Menteri Pertambangan dan Energi yang menjabat di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1998 dan Purnomo Yusgiantoro yang menjabat Menteri ESDM pada 21 Oktober 2004-20 Oktober 2009.
Kemudian, ada Darwin Zahedy Saleh yang menjabat Menteri ESDM pada 22 Oktober 2009-19 Oktober 2011 serta Chairul Tanjung yang menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM pada 11 September 2014-20 Oktober 2014. (antara)
"Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengelola perusahaan tambang tersebut karena negara itu dianggap cocok mengurus perusahaan sekelas Freeport," ujarnya di Jayapura, Jumat.
Ia berpendapat bahwa ada baiknya Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap PT Freeport Indonesia, bahkan bila perlu mencaut izin tambangnya.
Jika Freeport berhenti beroperasi di Indonesia tentu saja akan berdampak buruk pada beberapa hal seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan dan juga menurunnya pertumbuhan ekonomi di Papua.
Hanya hal tersebut diyakininya tidak akan berlangsung lama bila pemerintah sudah menyiapkan perusahaan yang akan menggantikan posisi Freeport.
"Kita bisa atur kembali sistem perekonomian Papua setelah pemerintah mengambil alih perusahaan tersebut apabila telah bekerja sama dengan Tiongkok," katanya.
Adolf menilai keberadaan Freeport di Papua tidak memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Satu contoh yang nyata orang Papua miskin di depan mereka dan mereka tidak memperdulikan itu. Padahal jika dipikir hasil tambang tersebut hingga triliunan rupiah, tapi apa yang mereka sudah beri untuk Papua," ujarnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Peggi Patrisia Pattipi meminta perundingan antara Pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia perlu untuk segera dipercepat karena terdapat sejumlah dampak seperti karyawan yang berencana dirumahkan oleh perusahaan tersebut.
Menurut politisi yang berasal dari daerah pemilihan Papua itu, hal tersebut perlu dipercepat guna meraih hasil yang memuaskan berbagai pihak sehingga juga tidak akan merugikan pekerja.
Politisi PKB itu juga mengingatkan bahwa saat ini kondisi perekonomian di Timika saat ini tidak kondusif, terutama bila ditambah dengan adanya ancaman perumahan pegawai Freeport.
Sementara itu pada 8 Maret 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan sejumlah mantan Menteri ESDM di Jakarta, guna membahas kelanjutan usaha PT Freeport Indonesia.
Sejumlah mantan Menteri ESDM yang menyambangi Kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, antara lain Soebroto, Menteri Pertambangan dan Energi ke-7 yang menjabat 29 Maret 1978-21 Maret 1988.
Juga Kuntoro Mangkusubroto Menteri Pertambangan dan Energi yang menjabat di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1998 dan Purnomo Yusgiantoro yang menjabat Menteri ESDM pada 21 Oktober 2004-20 Oktober 2009.
Kemudian, ada Darwin Zahedy Saleh yang menjabat Menteri ESDM pada 22 Oktober 2009-19 Oktober 2011 serta Chairul Tanjung yang menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM pada 11 September 2014-20 Oktober 2014. (antara)