GABPEKNAS Minta Dukungan Pemprov Untuk Kontraktor Asli Papua
pada tanggal
Sunday, 26 March 2017
KOTA JAYAPURA- Ketua DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Provinsi Papua, Yonater Karoba,MH mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam memberikan ruang kepada kontraktor asli setempat untuk membangun di negerinya sendiri.
”Kami minta kepada Pemerintah provinsi agar pekerjaan pembangunan itu bisa diberikan kepada pengusaha lokal Papua, beri kesempatan kepada kami untuk membangun di negeri kami sendiri,” imbuhnya disela-sela pelantikan pengurus DPD GABPEKNAS masa bakti 2017-2022 di Swiss-Bellhotel Jayapura, Jumat (24/3).
Yonater pun selalu siap mendukung kontraktor asli Papua untuk unjuk gigi di dunia infrastruktur.
Salah satunya, dengan membantu para kontraktor usaha menengah, dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang bakal digunakan untuk mengikuti proses tender baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pengurusan izin seperti SBU yang bakal digunakan untuk mengikuti proses tender proyek akan kita bantu. Begitu pula motivasi kepada mereka, bahwa pengusaha asli juga bisa berbicara banyak di Papua maupun di tingkat nasional,” janjinya.
Yonater pada kesempatan tersebut mengapresiasi beberapa kontraktor asli Papua yang mampu menangani proyek-proyek nasional dengan nilai proyek mencapai Rp50 - 100 miliar.
”Semoga teman-teman lain juga mendapat kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek nasional,”tukasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Drs Elia I Loupatty,MM mengapresiasi pengurus DPD GABPEKNAS maupun DPD Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (HIPTASI) Provinsi Papua yang telah dilantik.
“Saya harapkan kedua lembaga ini bisa mendorong anak-anak asli untuk menjadi kontraktor, terutama dalam memberi ruang bagi perempuan asli Papua, sehingga terjadi perubahan yang signifikan terhadap anak asli Papua,”bebernya.
Kata Loupatty, dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) perlu ada keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua yang berkecimpung dalam dunia kontruksi.
“GABPEKNAS ini harus bisa berkontribusi bagi pembangunan di Papua, terutama dalam mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” tandasnya lagi.
Loupatty juga berpesan kepada para kontraktor agar dalam pengerjaan pekerjaan harus selesai 100 persen dan tidak mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbuat “salah”.
”Ini harus menjadi catatan bagi teman-teman pengusaha, kalau dikasih pekerjaan itu, kami harapkan bisa bekerja 100 persen dan tidak mengajak ASN untuk berbuat salah, saya sampaikan ini karena sering terjadi,” tandasnya. (dharapos.com)
”Kami minta kepada Pemerintah provinsi agar pekerjaan pembangunan itu bisa diberikan kepada pengusaha lokal Papua, beri kesempatan kepada kami untuk membangun di negeri kami sendiri,” imbuhnya disela-sela pelantikan pengurus DPD GABPEKNAS masa bakti 2017-2022 di Swiss-Bellhotel Jayapura, Jumat (24/3).
Yonater pun selalu siap mendukung kontraktor asli Papua untuk unjuk gigi di dunia infrastruktur.
Salah satunya, dengan membantu para kontraktor usaha menengah, dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang bakal digunakan untuk mengikuti proses tender baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pengurusan izin seperti SBU yang bakal digunakan untuk mengikuti proses tender proyek akan kita bantu. Begitu pula motivasi kepada mereka, bahwa pengusaha asli juga bisa berbicara banyak di Papua maupun di tingkat nasional,” janjinya.
Yonater pada kesempatan tersebut mengapresiasi beberapa kontraktor asli Papua yang mampu menangani proyek-proyek nasional dengan nilai proyek mencapai Rp50 - 100 miliar.
”Semoga teman-teman lain juga mendapat kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek nasional,”tukasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Drs Elia I Loupatty,MM mengapresiasi pengurus DPD GABPEKNAS maupun DPD Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (HIPTASI) Provinsi Papua yang telah dilantik.
“Saya harapkan kedua lembaga ini bisa mendorong anak-anak asli untuk menjadi kontraktor, terutama dalam memberi ruang bagi perempuan asli Papua, sehingga terjadi perubahan yang signifikan terhadap anak asli Papua,”bebernya.
Kata Loupatty, dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) perlu ada keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua yang berkecimpung dalam dunia kontruksi.
“GABPEKNAS ini harus bisa berkontribusi bagi pembangunan di Papua, terutama dalam mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” tandasnya lagi.
Loupatty juga berpesan kepada para kontraktor agar dalam pengerjaan pekerjaan harus selesai 100 persen dan tidak mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbuat “salah”.
”Ini harus menjadi catatan bagi teman-teman pengusaha, kalau dikasih pekerjaan itu, kami harapkan bisa bekerja 100 persen dan tidak mengajak ASN untuk berbuat salah, saya sampaikan ini karena sering terjadi,” tandasnya. (dharapos.com)