DPRD Jayawijaya Dorong Pembangunan Rumah Dinas Kepala Distrik
pada tanggal
Saturday, 25 March 2017
WAMENA (JAYAWIJAYA) - Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Matias Tabuni mendorong pemerintah setempat membangun rumah dinas bagi kepala distrik agar mereka tinggal dekat kantor tempat mereka bertugas.
Wakil Ketua DPRD Jayawijaya di Wamena, Sabtu, mengatakan keberadaan rumah dinas kepala distrik dan barak pengawai di masing-masing distrik amat penting agar aparatur pemerintah itu bisa dekat dan ikut mengawasi penggunaan dana yang diberikan ke kampung-kampung.
"Kami dari DPRD mohon untuk Bappeda programkan perumahan jabatan distrik dengan barak pegawai. Kalau mereka (aparat distrik) berada di tempat, pengawasan dana kampung akan lebih baik dan bisa berhasil," ujarnya.
Keberadaan aparat distrik di tempat tugas, menurut dia, sangat menentukaan berhasil tidaknya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung.
"Walau dana kampung yang pemerintah berikan itu besar tetapi kalau pengawasan dilakukan dari jauh, kita akan susah memantau," katanya.
Ia mengharapkan pengawasan dana-dana yang dikucurkan ke 300-an kampung di kabupaten itu dilakukan secara baik oleh seluruh pihak agar tepat sasaran.
Sebelumnya, Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo menghentikan sementara penyaluran dana kampung tahun 2017 di wilayah itu sebab belum ada laporan pertanggungjawaban dari pemerintah kampung terhadap penggunaan dana sebelumnya.
"Anggaran untuk 2017 sudah ada tetapi belum dibagi karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya belum mereka (aparat kampung) buat," kata bupati. (antara)
Wakil Ketua DPRD Jayawijaya di Wamena, Sabtu, mengatakan keberadaan rumah dinas kepala distrik dan barak pengawai di masing-masing distrik amat penting agar aparatur pemerintah itu bisa dekat dan ikut mengawasi penggunaan dana yang diberikan ke kampung-kampung.
"Kami dari DPRD mohon untuk Bappeda programkan perumahan jabatan distrik dengan barak pegawai. Kalau mereka (aparat distrik) berada di tempat, pengawasan dana kampung akan lebih baik dan bisa berhasil," ujarnya.
Keberadaan aparat distrik di tempat tugas, menurut dia, sangat menentukaan berhasil tidaknya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung.
"Walau dana kampung yang pemerintah berikan itu besar tetapi kalau pengawasan dilakukan dari jauh, kita akan susah memantau," katanya.
Ia mengharapkan pengawasan dana-dana yang dikucurkan ke 300-an kampung di kabupaten itu dilakukan secara baik oleh seluruh pihak agar tepat sasaran.
Sebelumnya, Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo menghentikan sementara penyaluran dana kampung tahun 2017 di wilayah itu sebab belum ada laporan pertanggungjawaban dari pemerintah kampung terhadap penggunaan dana sebelumnya.
"Anggaran untuk 2017 sudah ada tetapi belum dibagi karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya belum mereka (aparat kampung) buat," kata bupati. (antara)