Deerd Tabuni Minta Pemprov Serahkan Pengelolaan Pasar Mama-Mama ke Pemkot Jayapura
pada tanggal
Friday, 31 March 2017
KOTA JAYAPURA - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membidangi Ekonomi, Deerd Tabuni meminta Pemerintah Provinsi berbesar hati untuk menyerahkan pengelolaan Pasar Mama-mama Papua kepada Pemerintah Kota Jayapura.
Pihaknya berharap Pemprov gedung tersebut akan dihibahkan kepada Pemkot Jayapura melalui kesepakatan bersama.
“Untuk biaya perawatan dan pemeliharaannya tentu sangat tinggi sehingga kami harapkan adanya kesadaran dari Mama Papua untuk berkontribusi dalam pembayaran retribusi pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” imbuhnya saat dikonfirmasi di kantor Walikota setempat, Rabu (29/3).
Tabuni pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah pusat karena telah merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat terlebih khusus mama-mama pedagang Papua terhadap kebutuhan akan sebuah pasar yang layak.
Karena dengan itu, pedagang Mama Papua bisa berjualan dengan baik dan dapat diatur.
“Pasar Mama Papua kini telah berdiri megah di tengah pusat Kota Jayapura sehingga untuk pengembangan ke depan kami berharap bisa diatur baik,” harapnya.
Diakui Tabuni, perjuangan bagi rencana pembangunan Pasar Mama Papua telah dimulai sejak 2008 hingga 2011, dan akhirnya direalisasikan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu.
“Tim Pokja Papua, Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Jayapura, bersama kami telah beberapa kali melakukan pertemuan dan koordinasi bahkan kami dari DPR Papua yang membidangi bidang Ekonomi telah melakukan koordinasi dengan Wali Kota dan bidang-bidang terkait sehingga ada hasilnya saat ini,” tandasnya.
Pasar ini selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Mama-mama asli Papua untuk melakukan aktivitas penjualan.
Untuk itu, pihaknya merasa perlu mendorong dilakukannya pembinaan secara khusus cara penggunaan pasar yang berdiri megah ini.
“Kami berharap bangunan ini dimanfaatkan masyarakat Papua dalam hal ini mama-mama Papua melalui pemanfaatan secara teratur karena beban biaya yang cukup besar baik dari sisi peralatan, listrik, air dan pemeliharaan gedung,” sambung Tabuni.
Ia juga mengapresiasi rekan-rekan Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) yang juga berperan memperjuangkan pasar tersebut hingga berhasil dan perlu disyukuri bersama atas pembangunan pasar bagi pedagang mama Papua.
Begitu pula pengelolaannya harus sesuai dengan Perdasus Wali Kota Jayapura sementara SOLPAP sebagai sebuah organisasi yang telah berperan sebagai menyambung aspirasi Mama-mama Papua.
Dan, dari hasil rapat bersama dengan Pansus DPR Papua telah disepakati, SOLPAP dan tim lain bertugas mendata mama Papua yang berjualan di luar untuk diakomodir masuk ke dalam pasar.
“Namun untuk pengelolaan pasar tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah karena biaya perawatan pemeliharaan bangunan tersebut sangat besar,” tukasnya.
(dharapos.com)
Pihaknya berharap Pemprov gedung tersebut akan dihibahkan kepada Pemkot Jayapura melalui kesepakatan bersama.
“Untuk biaya perawatan dan pemeliharaannya tentu sangat tinggi sehingga kami harapkan adanya kesadaran dari Mama Papua untuk berkontribusi dalam pembayaran retribusi pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” imbuhnya saat dikonfirmasi di kantor Walikota setempat, Rabu (29/3).
Tabuni pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah pusat karena telah merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat terlebih khusus mama-mama pedagang Papua terhadap kebutuhan akan sebuah pasar yang layak.
Karena dengan itu, pedagang Mama Papua bisa berjualan dengan baik dan dapat diatur.
“Pasar Mama Papua kini telah berdiri megah di tengah pusat Kota Jayapura sehingga untuk pengembangan ke depan kami berharap bisa diatur baik,” harapnya.
Diakui Tabuni, perjuangan bagi rencana pembangunan Pasar Mama Papua telah dimulai sejak 2008 hingga 2011, dan akhirnya direalisasikan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu.
“Tim Pokja Papua, Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Jayapura, bersama kami telah beberapa kali melakukan pertemuan dan koordinasi bahkan kami dari DPR Papua yang membidangi bidang Ekonomi telah melakukan koordinasi dengan Wali Kota dan bidang-bidang terkait sehingga ada hasilnya saat ini,” tandasnya.
Pasar ini selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Mama-mama asli Papua untuk melakukan aktivitas penjualan.
Untuk itu, pihaknya merasa perlu mendorong dilakukannya pembinaan secara khusus cara penggunaan pasar yang berdiri megah ini.
“Kami berharap bangunan ini dimanfaatkan masyarakat Papua dalam hal ini mama-mama Papua melalui pemanfaatan secara teratur karena beban biaya yang cukup besar baik dari sisi peralatan, listrik, air dan pemeliharaan gedung,” sambung Tabuni.
Ia juga mengapresiasi rekan-rekan Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) yang juga berperan memperjuangkan pasar tersebut hingga berhasil dan perlu disyukuri bersama atas pembangunan pasar bagi pedagang mama Papua.
Begitu pula pengelolaannya harus sesuai dengan Perdasus Wali Kota Jayapura sementara SOLPAP sebagai sebuah organisasi yang telah berperan sebagai menyambung aspirasi Mama-mama Papua.
Dan, dari hasil rapat bersama dengan Pansus DPR Papua telah disepakati, SOLPAP dan tim lain bertugas mendata mama Papua yang berjualan di luar untuk diakomodir masuk ke dalam pasar.
“Namun untuk pengelolaan pasar tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah karena biaya perawatan pemeliharaan bangunan tersebut sangat besar,” tukasnya.
(dharapos.com)