BPJS Kerjasama dengan RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan RS Kasih Herlina

TIMIKA (MIMIKA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Mimika, Papua, bekerja sama dengan tiga rumah sakit di wilayah itu guna menjamin perawatan pasien rujukan yang mengalami kasus kecelakaan kerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika Ahmad Fauzie Usman di Timika, Senin, menyebutkan tiga rumah sakit yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM), dan RS Kasih Herlina.

"Ada tiga rumah sakit sebagai penyanggah utama atau rumah sakit rujukan kalau terjadi risiko kecelakaan kerja," kata Fauzie.

Selain menjalin kerja sama dengan tiga rumah sakit itu, BPJS Ketenagakerjaan Mimika juga telah menjalin kerja sama dengan Klinik Puri Husada serta lima puskesmas guna menangani perawatan pertama peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami risiko kecelakaan kerja.

"Kami akan terus menjalin kerja sama dengan semua puskesmas di semua distrik (kecamatan) di seluruh Mimika agar seluruh peserta yang bekerja di berbagai sektor usaha yang ada di setiap distrik terlayani fasilitas kesehatan jika mengalami risiko kecelakaan kerja," katanya.

Jika peserta program BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, dapat segera dibawa berobat ke semua fasilitas kesehatan yang ditunjuk tersebut dengan menunjukkan kartu kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan serta kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang bersangkutan.

"Dengan hanya membayar Rp10 ribu untuk ikut kepesertaan jaminan kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan peserta selama berobat di rumah rumah sakit akan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan jika mengalami risiko kecelakaan kerja," kata Fauzie.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Mimika mulai menggarap pekerja sektor informal, seperti buruh bangunan, tukang ojek, dan pembantu rumah tangga, untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Fauzie mengatakan bahwa angkatan kerja sektor informal di Mimika relatif sangat besar mencapai lebih dari 50.000 orang. Namun, yang baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat sedikit, belum mencapai 200 orang.

"Jumlahnya masih sangat sedikit sekali, mungkin di bawah 200 orang. Padahal, angkatan kerja sektor informal di Mimika sangat besar. Bisa lebih dari 50.000 orang. Maka, sangat disayangkan kalau pekerja sektor informal ini tidak dilindungi melalui program jaminan sosial," katanya.

Sehubungan dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan Mimika mulai menggandeng sejumlah paguyuban atau kerukunan keluarga suku-suku agar dapat mengikutsertakan anggotanya yang bekerja di sektor informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu paguyuban keluarga yang sudah digandeng BPJS Ketenagakerjaan Mimika, yaitu Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB).

Dengan demikian ke depan, warga KKJB yang bekerja sebagai tukang ojek, buruh bangunan, petani dan lainnya bisa mendapat perlindungan sosial dari pemerintah.

"Pemerintah mewajibkan pekerja yang bekerja di sektor informal ikut program BPJS Ketenagakerjaan, minimal mereka ikut dua program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dengan membayar iuran Rp16.800,00 per bulan, mereka sudah mendapatkan perlindungan selama 1 bulan," kata Fauzie.

Menurut dia, potensi menggarap pekerja sektor informal di Timika dengan menggandeng pagububan atau pengurus kerukunan keluarga sangat efektif daripada melakukan sosialisasi langsung ke pasar atau ke tempat-tempat pangkalan tukang ojek dan lainnya.

Di lingkungan KKJB saja, warga yang terdata bekerja di sektor informal di Timika berjumlah lebih dari 10.000 orang.

"Kami akan melakukan kerja sama serupa dengan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Ikatan Keluarga Toraja (IKT), Kerukunan Keluarga Besar Flobamora (KKBF), Kerukunan Keluarga Besar Kei (KKBK), dan lainnya. Prinsip kami, sektor informal ini akan kami sasar semuanya di Timika," ujar Fauzie. (antara)