BI Nilai Kesenjangan Pangan di Indonesia Timur Cukup Jauh

MATARAM (NTB) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Prijono mengatakan kesenjangan ketahanan pangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Pulau Jawa dan Sumatera cukup jauh.

"Hal itu tampak dari 'Food Securty Index' (FSI) rata-rata provinsi di KTI, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera," kata Prijono di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, dalam mengukur ketahanan pangan di suatu daerah, salah satu indikator yang digunakan adalah FSI.

Dalam kajian tersebut, FSI disusun dengan mengadopsi metodologi Organisasi Pangan Dunia (FAO), dengan menyesuaikan beberapa indikator dan ketersediaan data per provinsi.

Indikator keterjangkauan diukur dengan pangsa pengeluaran pangan, tingkat kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, dan biaya distribusi.

Untuk indikator ketersediaan diukur dengan ketersediaan infrastruktur jalan dan pelabuhan, volatilitas produksi pangan, dan indeks tata kelola.

"Kalau indikator kualitas dan keamanan diukur dengan skor pola pangan harapan, tingkat keracunan makanan, akses air bersih dan jumlah pasar," ujarnya.

Khusus untuk FSI di NTB, kata dia, mencapai 27,31 poin, atau berada di atas Provinsi Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Namun FSI NTB masih di bawah semua provinsi di Pulau Sulawesi, semua provinsi di Pulau Kalimantan, dan Provinsi Bali.

"Di KTI, hanya Kalimantan Timur dan Bali yang memiliki ketahanan pangan lebih baik yang ditunjukkan dengan FSI yang cukup tinggi di antara provinsi lainnya," ucap Prijono.

Di antara tiga kompoenen indikator FSI NTB, kata dia, sisi kualitas dan keamanan pangan merupakan yang paling tinggi di antara lainnya. Hal itu ditunjukkan dengan indikator kualitas dan keamanan yang sedikit di atas rata-rata provinsi di KTI.

Rata-rata indikator kualitas dan keamanan di KTI, sebesar 30,08 poin, sedangkan NTB mencapai 30,11 poin.

Di sisi lain, dalam komponen FSI, yaitu keterjangkauan dan ketersediaan NTB masih di bawah rata-rata provinsi di KTI.

Indikator keterjangkauan NTB sebesar 23,74 persen, sedangkan rata-rata provinsi di KTI, sebesar 36,15 poin.

"Dan untuk indikator ketersediaan NTB sebesar 28,09 poin, sedangkan rata-rata provinsi di KTI sebesar 32,17 poin," kata Prijono menyebutkan.

Menurut dia, upaya untuk memperkecil jarak kesenjangan ketahanan pangan antardaerah adalah dengan meningkatkan infrastruktur pendukung produksi tanaman pangan di daerah.

Provinsi NTB sendiri telah membangun sejumlah infrastruktur dasar dan logistik pangan pada 2016.

Untuk infrastruktur dasar fisik di NTB, telah dilakukan cetak sawah baru seluas 29 ribu hektare sejak 2015 hingga 2016. Selain itu, rehab jaringan irigasi, embung pertanian, bantuan sarana produksi bagi petani.

"Pemerintah juga melakukan intensifikasi kedelai, pengembangan padi hibrida, pengembangan jagung hibrida, bantuan benih cabai, pembuatan lantai jemur, modernisasi alat mesin pertanian dan pembangunan jalan usaha tani," ujar Prijono. (antara)