BBPJN X Alokasikan 25 Paket Pembangunan Jalan dan Jembatan ke OAP

KOTA JAYAPURA - Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) X Wilayah Papua dan Papua Barat mengklaim sudah mengalokasikan 25 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan untuk pengusaha orang asli Papua (OAP) dengan nilai anggaran bervariasi.

"Kami sudah mengalokasikan paket yang penggerjaannya dikhususkan untuk pengusaha asli Papua, namun yang mengerjakannya adalah pengusaha yang sudah memenuhi kriteria yang ditentukan," kata Kepala BBPJN X Wilayah Papua dan Papua Barat Oesman Marbun, kepada Antara di Jayapura, Rabu.

Oesman mengatakan puluhan paket proyek pembangunan yang diberikan kepada pengusaha asli Papua bukan hanya dilakukan di tahun anggaran 2017 namun juga di tahun sebelumnya, sehingga tidak beralasan bila BBPJN Papua disebut tidak mengakomodir pengusaha asli.

BBPJN X juga tidak dapat mengakomodir semua pengusaha asli Papua karena terbatasnya paket pekerjaan serta klasifikasi usaha yang harus dipenuhi.

Untuk tahun anggaran 2017 tercatat 33 paket pengerjaan dan peningkatan jalan serta jembatan, dan dari jumlah itu sebanyak 25 paket diantaranya untuk pengusaha asli Papua, dan 15 paket diantaranya sudah ditandatangani kontraknya.

Karena itu, kata dia, tidak beralasan bila BBPJN X disebut tidak mengakomodir pengusaha asli Papua.

Namun, tentu saja harus sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpres 84 sehingga tidak bisa mengakomodir seluruhnya.

"BBPJN Papua-Papua Barat tetap akan membina mengusaha asli Papua sesuai porsinya dan memantau hasil pengerjaannya seperti halnya yang dilakukan terhadap pengusaha rekanan BBPJN sehingga bila dianggap tidak sesuai target maka akan diambil tindakan tegas termasuk mengembalikan uang ke kas negara," kata Oesman.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha asli Papua yang dikoordinir Radika Wanggai dalam keterangan persnya pada Senin (27/3) mengancam akan melakukan aksi demo dan meminta agar pemerintah membuat kebijakan agar pengusaha Papua diberi porsi 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Selain itu akan meminta Kepala BBPJN X Papua-Papua Barat diganti.

Radika menjelaskan ada dua tuntutan yang akan disampaikan pada aksi tersebut, dan intinya adalah mengevaluasi kinerja Kepala BBPJN X Osman Marbun selama bertugas di Papua.

"Kami akan mengadakan demo untuk menuntut dua hal, pertama kami meminta Kepala BPJN Papua Osman Marbun segera diganti melalui Presiden dan Menteri PU-PR," kata dia.

"Kedua kami meminta pemerintah membuat kebijakan agar setiap APBN yang masuk ke Papua, pengusaha Papua harus diberi porsi sebesar 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan," sambungnya.

Menurut dia, demo akan dilakukan setelah libur nasional dan sudah ada perwakilan pengusaha asli Papua dari beberapa kabupaten yang akan ikut dalam aksi tersebut.

Radika menuding selama Osman Marbun mengepalai BBPJN X, sudah ada pengusaha tertentu yang diberikan prosi pekerjaan dengan nilai besar dan dilakukan rutin tiap tahun.

"Selama kepemimpinan Osman Marbun terlalu banyak KKN dan tidak ada perhatian kepada pengusaha Papua. Ada perusahaan-perusahaan abadi yang selama ini kerja diatas Rp100 miliar dan setiap tahun diberi pekerjaan terus, tidak ada orang Papua yang bisa didorong kah?," kata Radika. (antara)