1208 Karyawan Freeport Indonesia Telah di PHK dan Dirumahkan

TIMIKA (MIMIKA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) terus melakukan upaya efisiensi di seluruh sektor pembiayaan termasuk melalui pemangkasan pekerja, baik permanen Freeport, kontraktor, dan privatisasi.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans Pera) Mimika mencatat 1.208 total karyawan yang di-PHK maupun dirumahkan pertanggal 28 Februari 2017. Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya sebanyak 1.118 pekerja.

Kepala Disnakertrans Mimika, Septinus Soumilena, mengatakan perusahaan saat ini dalam posisi sangat dilematis. Dimana perusahaan memberhentikan pekerja sebagai aset paling berharga, disamping harus melakukan upaya efisiensi.

“Sampai hari ini (kemarin), karyawan yang di-PHK dan dirumahkan total 1.208. Intinya ada upaya efisiensi oleh perusahaan. Masalah lain daripada itu tidak ada,” kata Soumilena kepada wartawan di Timika, Selasa (28/2).

Selain itu, Soumilena juga telah menerima interoffice memorandum dari PT Freeport terkait pemberlakuan program bagi pekerja untuk menjalani masa cuti ke daerah asal (point of leave) disertai dengan pembebasan kewajiban bekerja (furlaugh) untuk mengurangi pembiayaan operasional.

“Tapi ini hanya berlaku untuk karyawan permanen PTFI. Program ini sama dengan istilah dirumahkan. Mereka dibebastugaskan dari rutinitas pekerjaan untuk mengurangi biaya operasi,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai, mulai khawatir akan dampak efisiensi PT Freeport menyusul penghentian ekspor dan ketidak pastian investasi jangka panjang perusahaan asal Amerika Serikat itu.

“Kami khawatir akan terjadi banyak masalah akibat adanya efisiensi perusahaan seperti PHK terhadap ribuan pekerja. Baik itu masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah politik Papua,” kata Wilhelmus.

Wilhelmus mengatakan, dirinya telah mengusulkan kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, agar segera dibentuk tim melibatkan Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe, untuk berangkat ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo.

“Kami akan meminta presiden untuk mengambil langkah-langkah cepat menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak mau terjadi pengangguran yang sangat besar di tanah Papua,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Mimika ini meminta Freeport tetap membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah pusat agar bersama-sama mencari solusi terbaik. Perusahaan, katanya, tidak harus melakukan efisiensi secara berlebihan.

“Saya pikir efisiensi yang dilakukan perusahaan dengan memberhentikan ribuan pekerja itu terlalu cepat. Pekerja adalah aset perusahaan paling berharga. Menurut saya, pengurangan pekerja harusnya menjadi opsi paling terahir,” imbuhnya. (nokennews)