Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Masih Rendah

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui penerapan program aplikasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) masih rendah.

Staf Ahli Gubernur Papua Rosina Upessy, di Jayapura, Kamis, mengatakan hal demikian menyebabkan pelaksanaan PPRG masih belum optimal sehingga kurang tersedianya data terpilah gender pada seluruh SKPD.

"Hal ini menjadi hambatan dan tantangan yang dihadapi sehingga diperlukan perhatian dari SKPD untuk melakukan pembenahan," katanya.

Menurut Rosina, kini upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah melalui strategi pengarusutamaan gender melalui pembangunan sosial sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

"Sementara untuk mempercepat pelaksanaan PPRG, sesuai target yang ditetapkan baik di kementerian/lembaga maupun daerah, telah diterbitkan Surat Edaran bersama empat Menteri pada 2012," ujarnya.

Dia menuturkan surat edaran tersebut yakni dari Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Surat edaran itu, menyoal strategi nasional percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG yang diintegrasikan kedalam pembangunan nasional dan daerah mulai dari kebijakan, program, kegiatan, monitoring dan evaluasi," katanya.

Dia menambahkan untuk itu salah satu wujud pelaksanaan PUG adalah adanya perencanaan PPRG, di mana dua proses ini saling terkait dan terintegrasi guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. (antara)