Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Papua dan Papua Barat Masih Wacana

KOTA SORONG - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan pendirian kantor perwakilan KPK di Provinsi Papua dan Papua Barat baru sebatas wacana.

"Pendirian kantor perwakilan KPK di Papua baru sebatas wacana karena mendirikan kantor perwakilan membutuhkan persiapan yang panjang karena tidak hanya kantor atau bangunan tetapi sumber daya harus siap," kata Alexander Marwata di Sorong, Selasa.

Dia mengatakan tanpa ada kantor perwakilan di daerah pun KPK dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, badan pemeriksa keuangan dan inspektorat guna melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di daerah.

Selama ini, kata dia, banyak pengaduan dari daerah dan 80 persen pengaduan tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, namun tidak semua pengaduan itu dapat ditelusuri oleh KPK karena keterbatasan tenaga.

Ia mengatakan, guna melakukan pengawasan di daerah KPK kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan dan juga Inspektorat pemerintah daerah. Inspektorat nantinya akan menerima pengaduan mewakili KPK di daerah.

"Kami akan meningkatkan kapasitas aparatur Inspektorat agar dapat mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan keuangan negara," ujarnya.

Dalam melakukan tugas pengawasan KPK akan terus memantau pihak Inspektorat agar tidak diintervensi oleh pihak manapun terutama kepala daerah. "Kami berharap kepala daerah tidak intervensi Inspektorat sehingga pengawasan terhadap pengelola keuangan daerah berjalan baik," ucapnya. (antara)